IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PEWARGANEGARAAN: TINJAUAN SISTEM PEWARGANEGARAAN INDONESIA, BELANDA DAN AMERIKA SERIKAT

Gautama Budi Arundhati

Abstract

Orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan pewarganegaraan. Dalam melaksanakan praktek pewarganegaraan tersebut, pemerintah Republik Indonesia membentuk dan menugaskan Tim Evaluasi Terpadu Permohonan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.AH.10.01-23 tanggal 30 Maret 2011 tentang Permohonan Pewarganegaraan RI Pasal 8 dan Pasal 19 UU No. 12/2006. Namun demikian, kedudukan Tim Evaluasi Terpadu yang begitu sentral sampai saat ini masih menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks yaitu:(1) tidak adanya standar baku bagi Tim Evaluasi Terpadu untuk melakukan pemeriksaan pewarganegaraan; (2) kedudukan institusi Tim Evaluasi Terpadu yang tidak permanen; serta (3) regulasi tentang proses pemeriksaan substantif pewarganegaraan yang hanya diatur dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.AH.10.01-23 Tahun 2011. Menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan sistem hukum Belanda dan Amerika Serikat, tulisan ini mengusulkan perbaikan aspek regulasi dan non regulasi pemeriksaan substantif pewarganegaraan. Perbaikan regulasi dilakukan dengan membentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pemeriksaan substantif pewarganegeraan. Sedangkan pendekatan non regulasi dapat ditempuh dengan perbaikan proses investigasi, merumuskan mekanisme hearing atau eksaminasi ulang, penyusunan standar uji Bahasa Indonesia serta standar uji kewarganegaraan, dan pelembagaan Tim Pemeriksa Permohonan Pewarganegaraan secara permanen.

Keywords

Kewarganegaraan; Pewarganegaraan; Pemeriksaan Substantif

References

Buku-Buku

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01- HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh

Agus Ngadino, Orang Bangsa Indonesia Asli dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan, Simbur Cahaya No. 38 Tahun XIII Januari

Hans J. Morgenthau, Politic among Nations, the struggle of Power and Peace (7th Eds), Mc Graw Hill/Irwin, NY 2006

Markus Pohlmann, et al (Eds), 2013, Citizenship and Migration in the Era of Globalization The Flow of Migrants and the Perception of Citizenship in Asia and Europe,Springer- Verlag Berlin Heidelberg.

Rainer Baubock, et al (Eds), 2006, Acquisition and Loss of Nationality (Vol. I): Comparative Analyses: Policies and Trends in 15 European Countries, Amsterdam University Press, Amsterdam.

Scott Blinder, Citizenship and Naturalization in The UK: Trends in Data, Policy, And Theory, University of Oxford, a presentation at the Institute of Public Affairs, Warsaw 30 October

Peraturan Perundang-Undangan dan Surat

Edaran

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.02- HL.05.06 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.

Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI Berdasarkan Paasal 42 UU No. 12 Tahun

tentang Kewarganegaraan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.

M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No.

M.HH.AH.10.01-23 tanggal 30 Maret 2011 tentang Permohonan Pewargaraan RI Pasal 8 dan Pasal 19 UU No. 12/2006

Peraturan Negara Lain dan Konvensi

The Constitution of the Kingdom of the

Netherlands 2002

US Constitution

EU Council Directive

Montevideo Convention

Rijkswet op het Nederlanderschap (Undang- undang Kewarganegaraan Belanda)

US Immigration and Nationality Act

The Nationality Act of 1940

The Immigration and Nationality Technical

Corrections Act of 1994.