Analisis Pemenuhan Hak Konstitusional (Hak Politik) bagi Tahanan, dan Narapidana dalam Konteks Pemilihan Umum di Rutan dan Lapas
Abstract
Penelitian ini mendalam membahas pemenuhan hak konstitusional, khususnya hak politik, bagi tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan dalam konteks pemilihan umum di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Fokus utama penelitian adalah menganalisis sejauh mana lembaga pemasyarakatan melibatkan dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi melalui pemilihan umum.
Dalam penelitian ini, dilakukan pemetaan hak-hak politik yang diberikan kepada tahanan dan narapidana sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Selanjutnya, penelitian ini menggali implementasi dan kebijakan yang diterapkan di Rutan dan Lapas guna mendukung pemenuhan hak-hak tersebut.
Hasil analisis menunjukkan tantangan dan potensi pelanggaran hak konstitusional yang dihadapi oleh kelompok ini. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi praktik terbaik dan solusi untuk meningkatkan pemenuhan hak politik, memastikan keadilan, dan memperkuat kontribusi partisipatif mereka dalam proses pemilihan umum.
Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kompleksitas pemenuhan hak konstitusional di dalam lingkungan pemasyarakatan. Implikasi temuan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik guna memastikan setiap warga binaan memiliki hak yang sama dalam melibatkan diri dalam proses demokrasi, khususnya pemilihan umum.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arnstein, Sherry R. 1969. “A Ladder Of Citizen Participation.” Journal of the American Institute of Planners 34 (4): 216–24. https://doi.org/10.4324/9781315255101-34.
Cahyani, Regitha Primasari, and Tri Sulistyowati. 2019. “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Dimensi Hak Asasi Manusia (Studi Penelitian Tentang Kasus Setya Novanto).” Reformasi Hukum Trisakti 1 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10518.
Chandra, Satish, and Dal Chandra. 2022. “Voting Rights of Prisoners: A Critical Analysis.” Stochastic Modeling & Applications 26 (3): 371–76.
Coyle, Andrew. 2021. “International Centre for Prison Studies.” In , 37–41. Bristol, UK: Policy Press. https://doi.org/10.51952/9781447362494.ch004.
Dahl, Robert. 1989. Democracy and Its Critics. Vol. 23. New Haven: Yale University Press. https://doi.org/10.1017/s0008423900012658.
Dworkin, Ronald. 1978. Taking Rights Seriously. Vol. 27. Harvard University Press. https://doi.org/10.2307/2218969.
Emby, A. 2014. Human Rights Information Booklet for Prisoners. www.prisonreformtrust.org.uk.
Feeley, Malcolm M., and Jonathan Simon. 1992. “The New Penology: Notes On The Emerging Strategy Of Corrections And Its Implications.” Criminology 30 (4): 449–447. https://doi.org/10.4324/9781315095288.
Garland, David. 2001. The Culture of Control Crime and Social Order in Contemporary Society. Chicago: Oxford University Press.
Ghafur, Jamaludin. 2019. “Menggugat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Dalam Pemilu.” Justitia et Pax 35 (2): 195–219. https://doi.org/10.24002/jep.v35i2.2436.
Hamdan, Eman. 2016. The Principle of Non-Refoulement under the ECHR and the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Devising an Adequate System of Minority Protection. Leiden: Koninklijke Brill nv. https://doi.org/10.1163/9789004482500_011.
Kesby, Alison. 2007. “Prisoner Voting Rights and the Effect of Hirst v. United Kingdom (No. 2) on National Law.” Cambridge Law Journal 66 (2): 258–60. https://doi.org/10.1017/S0008197307000414.
Komnas HAM. 2014. “Laporan Hasil Pemantauan Dan Penyelidikan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden 2014.”
Mahkamah Konstitusi RI. 2022. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2022. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf.
Nasution, Miranda Lufti. 2023. “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah Dan Fiqh Siyasah.” Recht Studiosum Law Review 02 (02): 2985–9867. https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14164.
Saputra, Arikha. 2020. “Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah.” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 6 (2): 514–33.
Strossen, Nadine. 1994. “In the Defense of Freedom and Equality : The American Civil Liberties Union Past , Present , and Future.” 144 Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 29: 143–58.
Waldron, Jeremy. 2008. “The Concept and the Rule of Law.” Georgia Law Review 43 (1). https://doi.org/10.2307/jj.7941375.5.



