INKONSISTENSI PENGATURAN DALAM PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN BIAYA PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO

I Kadek Setiawan

Abstract

Peran usaha mikro di suatu negara sangat penting dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar globalisasi. Pentingnya suatu izin dalam menjalankan usaha mikro agar mempunyai kekuatan hukum, sangatlah ribet atau susah dikarenakan adanya inkonsistensi dan ketidakharmonisan mengenai kewenangan dalam pemberian izin usaha mikro dan pengaturan biaya pemberian izin usaha mikro antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Pembahasan inkonsistensi dan ketidak harmonisan tertuang sebagai konflik norma mengenai pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha mikro dan pengaturan biaya pemberian izin usaha mikro menggunakan asas Lex superiori derogat legi inferiori dengan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik analisis deskripsi, evaluasi, argumentasi, dan interpretasi gramatikal.

Keywords

izin usaha mikro; konflik norma; asas Lex superiori derogat legi inferiori

References

Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Kuntjoro Probopranoto, 1981, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Bandung: Alumni.

Marbun S.F, 1997, Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

Marbun S.F dan Moh. Mahfud, 1998, Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty.

Otto Soemarwoto, 2003, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Cetakan kesepuluh, Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press.

Poerwadarminta W.J.S., 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Balai Pustaka.

Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum

Perizinan, Surabaya: Yuridiko.

Prajudi Atmosudirdjo, 1983, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan H.R, 2011, Hukum Administrasi Negara,

Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka,

, Perihal Kaidah Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil.

DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.134