Tinjauan Yuridis Pengaturan Sextortion Sebagai Bentuk Gratifikasi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

I Komang Oki Mayuna

Abstract

). Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan tentang gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi khusus bagi penerima gratifikasi yaitu Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Akan tetapi, UU 20/2001 tidak menyebutkan secara spesifik bahwasanya pemberian layanan seksual sebagai salah satu bentuk dari gratifikasi. Sehingga perlu adanya penambahan frasa “pemberian layanan seksual” dalam Penjelasan Pasal 12B UU 20/2011komparatif pendekatan) dan pendekatan komparatif (statutependekatan

Keywords

Korupsi, Gratifikasi, Gratifikasi Layanan Seksual

Full Text:

PDF

References

Agus Wibowo, Dkk. Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Ariawan, I Gusti Ketut. BUKU AJAR TINDAK PIDANA KORUPSI. Denpasar: Universitas Udayana, 2015.

Arsjad, Mardiana. “Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Akta Yudisia 3, no. 1 (2018). http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/aktayudisia/article/view/988.

Asis. “Sextortion Atau Pemberian Layanan Seksual Jadi Modus Korupsi Baru.” Kumparan, 2023. https://kumparan.com/qimnaaraart/sextortion-atau-pemberian-layanan-seksual-jadi-modus-korupsi-baru-20E0gpxeEtJ/3.

Ayda Rahayu, Dessy Artina, Davit Rahmadan. “Gagasan Yuridis Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Online Mahasiswa (JOM) 6, no. 1 (2019). https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/23631.

Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tanggerang Selatan: UNPAM Press, 2019. www.unpam.ac.id.

Damping, Nopsianus Max. Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematik Hukum Khusus. To-Ra. Vol. 4. Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI) Press, 2018. https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1168.

Endrawati, Lucky. “Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif.” HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2018). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1.1116.

Ernes, Yogi. “Tuntutan Fantastis KPK Ke Lukas Enembe Tapi Tak Terbukti Maksimal Di Putusan.” detikNews, 2023. https://news.detik.com/berita/d-6992614/tuntutan-fantastis-kpk-ke-lukas-enembe-tapi-tak-terbukti-maksimal-di-putusan#:~:text=Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe,di kasus suap dan gratifikasi.

Febrianti, Refika. “Sekstorsi, Pelecehan Seksual Atawa Korupsi Politik.” AJNN, 2023. https://www.ajnn.net/news/sekstorsi-pelecehan-seksual-atawa-korupsi-politik/index.html.

Grenada, Laws of. Chapter 252A Prevention Of Corruption Act, Pub. L. No. Act. No15 of 2007 (2007). https://www.laws.gov.gd/index.php?option=com_edocman&view=category&id=959&Itemid=196.

Ikhwan, Muhammad. “Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Singapura.” Jurnal Analisis Hukum 3, no. 1 (2022): 20. https://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/670.

Kamil, Insan. “Mahfud MD: Gratifikasi Seksual Lebih Dahsyat Dibanding Uang.” Hidayatullah, 2013. https://hidayatullah.com/berita/nasional/2013/01/14/65348/mahfud-md-gratifikasi-seksual-lebih-dahsyat-dibanding-uang.html.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Gratifikasi Akar Korupsi. Kpk. Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014. www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Dkk. Kekerasan Seksual. Media Sains Indonesia. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

M, Yandi. “Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks.” Tempo, 2013. https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nursya. Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Alumgadan Mandiri. Jakarta: Alumgadan Mandiri, 2020.

Online, Singapore Statutes. Prevention Of Corruption Act 1960 (1960). https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960.

Pramesti, Regita, Muhammad Iftar Aryaputra, and Subaidah Ratna Juita. “Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Semarang Law Review (SLR) 2, no. 2 (2022): 285. https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3940.

Pranita, Bestari Kumala Dewi Dan Ellyvon. “15 Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan.” Kompas, 2022. https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan?page=all.

Septiadi, I Putu Rian. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Seksual Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” 8, no. 9 (2020): 1–19.

Setiadi, Wicipto. “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi).” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 (2018). https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234/pdf.