Perspektif Dualisme Penegakan Hukum Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Antara Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Jinayat

Liza Agnesta Krisna, Andi Rachmad, Zaki Ulya, Tuahta Rivaldo Sabaqal Tarigan

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukuman dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh pasca diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum jinayat di Aceh mempunyai perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur kasus yang sama di wilayah hukum Aceh, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam penegakannya terutama dalam kewenangan mengadilinya.Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Aceh telah terjadi dualisme hukum terhadap pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan dalam Qanun Jinayat masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga  diperlukan harmonisasi hukum, hal tersebut juga menyebabkan dalam beberapa perkara kekerasan seksual yang terjadi kepada anak masih disidangkan di Pengadilan Negeri. Disarankan kepada pemerintah Aceh agar dapat melakukan harmonisasi hukum antara ketentuan hukum jinayat dengan hukum positif berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Keywords

Qanun Jinayat, UUPA, Kekerasan Seksual, Anak

Full Text:

PDF

References

Adhani, Hani. “Menakar Konstitusionalitas Syari’at Islam Dan Mahkamah Syar’iyah Di Provinsi Aceh.” Jurnal Konstitusi 16, no. 3 (2019): 606–29. https://doi.org/10.31078/jk1638.

Amdani, Yusi. “Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa).” Asy-Syiráh: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 48, no. 1 (2014).

Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin MR, Ali Faisal, Gunawan, Husni Mubaroq, and Maya Shafira. Metode Penelitian Hukum. Edited by M. Akib, Maroni, and Hamzah. I. Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019.

Annisa, Febrina. “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice.” Adil: Jurnal Hukum 7, no. 2 (2016): 202–11.

Aprilianda, Nurini, and Liza Agnesta Krisna. “Reconstruction of Types of Sentencing in the Juvenile Justice System in Indonesia (Discussion Against the Criminal Position of Warning).” Jambura Law Review 5, no. 1 (2023): 1–20. https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.15936.

Asshughra, Irfina, Fuadi Fuadi, and Muhammad Natsir. “Urgensi Perubahan Qanun Jinayat Sebagai Pemenuhan Perlindungan Anak Di Aceh.” Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 4, no. 6 (2022): 86–96.

Din, Mohd., and Al Yasa Abubakar. “The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2021): 689–708. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10881.

Habibi, Amrina. “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh.” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 20, no. 2 (2019): 267–90.

Kamarusdiana. “Qânûn Jinâyat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.” Ahkam XVI, no. 2 (2016): 151–62. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47081/1/Jurnal Ahkam Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.pdf%0A.

Khairida, Khairida, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat.” Syiah Kuala Law Journal 1, no. 1 (2017): 169–86. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12282.

Krisna, Liza Agnesta. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Edited by Rini Fitriani. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Krisna, Liza Agnesta, and Kuat Puji Prayitno. “Dualism of Regulation of Criminal Law in Aceh:Criticizing the Neglected Legal Certainty.” In Proceedings of the 1st Workshop on Multidisciplinary and Its Applications Part 1, 1–8. Aceh: EAI, 2019. https://doi.org/10.4108/eai.20-1-2018.2282431.

Lotulung, Paulus Effendi. Himpunan Putusan Mahkamah Agung-RI Tentang Kewenangan Mengadili. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1995.

Misran, Misran. “Pelaksanaan Syari’at Islam Di Aceh (Analisis Kajian Sosiologi Hukum).” Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 1, no. 2 (2012): 1–15.

Rachmad, Andi, Yusi Amdani, and Zaki Ulya. “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 10, no. 2 (2021): 315–36. https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sulistiyono, Adi, and Isharyanto. Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Supriyanto, Supriyanto. “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Wacana Hukum 10, no. 1 (2011): 105–16.

Wajdi, Farid, and Asmani Arif. “Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak Sebagai Upaya Pemahaman Dan Menghindari Pencegahan Kekerasan Maupun Kejahatan Seksual.” Jurnal Abdimas Indonesia 1, no. 3 (2021): 129–37. https://doi.org/10.53769/jai.v1i3.130.

Wijayanto, Danang. Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2018.

Wirya, Albert, and Diny Arista Risandy. Hukuman Cambuk Dalam Bilangan Dan Kepelikan. Edited by Ajeng Lestari. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017.

Yosevin, Presley, and Umar Anwar. “Anak Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Anak.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 2 (2022): 222–28. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46850/21768.