Klasifikasi Substansi Hukum dari Regulasi Pekerja Rentan untuk Pembenahan Sistem Jaminan Sosial Indonesia
Abstract
Jaminan sosial merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan perlindungan sosial yang terorganisir bagi seluruh masyarakat dari risiko-risiko sosial ekonomi. Di antara kelompok masyarakat yang paling membutuhkan jaminan sosial, salah satunya adalah pekerja rentan. Akan tetapi, dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai jaminan sosial pekerja rentan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah dan diatur secara berbeda-beda. Perbedaan ini mengakibatkan disharmoni peraturan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Penelitian ini membahas bagaimana seharusnya jaminan sosial pekerja rentan diatur dalam sistem hukum nasional agar menghindari friksi pada sistem itu. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukan klasifikasi substansi hukum terhadap regulasi jaminan sosial pekerja rentan sebagai salah satu cara harmonisasi hukum. Terdapat beberapa hal mengenai jaminan sosial pekerja rentan yang perlu diatur dalam peraturan tingkat nasional, yang dapat dilakukan dengan cara menambahkan pengaturan pekerja rentan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, namun ada pula yang lebih tepat untuk diatur dengan peraturan tingkat daerah.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Allen, Emma. 2015. “Indonesia: Upah Dan Produktivitas Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, Asia Pacific Decent Work Decade 2006-2015.” International Labour Organization. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_381159.pdf
Budoyo, Sapto. 2014. “Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal Ilmiah CIVIS Vol. IV, No. 2. https://doi.org/10.26877/civis.v4i2/Juli.613
Burlian, Paisol. 2015. “Sistem Hukum di Indonesia”, Palembang: Noer Fikri.
Cuevas, Sining et al. 2009. “Informal Employment in Indonesia”, Asian Development Bank Economics Working Paper Series No. 156.
Elcaputera, Arie et al. 2022. “Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan Dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. 11, No. 1.
Friedman, Lawrence M. 1975. “The Legal System: A Social Science Perspective”. New York: Russell Sage Foundation.
Gammarano, Rosina. 2018. “Paid employment vs vulnerable employment: A brief study of employment patterns by status in employment”, ILO Department of Statistics. Diakses pada tanggal 22 Mei 2023. https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_631497.pdf
Garner, Brian A., ed. 2014. “Black's Law Dictionary 9th ed”. St. Paul, MN: Thomson Reuters.
Gokhool, Suneila, et al. 2018. “Vulnerable employment in Mauritius: experience of an upper-middle-income country”, International Journal of Development Issues Vol. 17 Issue: 2. https://doi.org/10.1108/IJDI-11-2017-01
H. Yuli Asmara Triputra. 2016. “Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Jurnal Lex Librum Vol. III, No. 1.
Hohberg, Maike dan Jann Lay. 2015. “The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: evidence from Indonesia”. IZA Journal of Labor & Development 4:14. doi: 10.1186/s40175-015-0036-4.
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Muhaimin. 2020. “Metode Penelitian Hukum”, NTB: Mataram University Press.
OECD/ILO. 2019. “Tackling Vulnerability in the Informal Economy”. Development Centre Studies. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/939b7bcd-en
Peraturan Bupati Mamasa Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Donasi Dan/Atau Sumber Anggaran Lain Yang Sah Dan Tidak Mengikat
Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Polewali Mandar
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Timur
Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 34a Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Pemerintah Kota Ambon
Peraturan Walikota Bitung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Melalui Program Berkat Pemerintah Kota Bitung
Pudamo James Pasaribu, Muldri dan Ningrum Natasya Sirait. 2020. “Harmonization of Law in the Application of Legal Metrology”. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 28 (2): 1202.
Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Badan Pengkajian MPR RI. 2018. “Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Diakses pada 25 Mei 2023. https://www.mpr.go.id/pengkajian/01_HKBP_KA_Pelaksanaan_Otonomi_Daerah_Unibraw.pdf
Putra, Marsudi Dedi. 2021. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, Jurnal Ilmiah Vol. 23, No. 2.
Republika. 2022. “Pekerja Rentan Difasilitasi Jaminan BPJS Ketenagakerjaan”. Republika.id. 26 Desember. Diakses pada tanggal 23 Mei 2023. https://www.republika.id/posts/35767/pekerja-rentan-difasilitasi-jaminan-bpjs-ketenagakerjaan
Safrudin, Endrik. 2020. “Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)”. e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies Vol. 2 No. 2.
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2022. “Launching National Movement for the Protection of Vulnerable Workers, Vice President Asks for Active Participation of Stakeholders in Strengthening Employment Social Security”, wapresri.go.id. Diakses pada tanggal 22 Mei 2023. https://www.wapresri.go.id/en/canangkan-gerakan-nasional-perlindungan-pekerja-rentan-wapres-minta-partisipasi-aktif-penguatan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan/
Slamet, Kusnu Goesniadhie. 2004. “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan”, Jurnal Hukum Vol. 11 No. 27.
Tadić, Felicitas M. 2002. “How harmonious can harmonisation be? A theoretical approach towards harmonisation of (criminal) law”, dalam Klip, André and Harmen van der Wilt, ed. “Harmonisation and harmonising measures in criminal law”, Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



