MEWUJUDKAN PARTISIPASI YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

triya indra rahmawan

Abstract

Partisipasi menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa partisipasi adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, menyalurkan aspirasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, dan menegakkan kedaulatan rakyat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan adanya ruang bagi masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, termasuk dalam proses pembentukan peraturan desa. Namun, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa pada dasarnya masih perlu diselaraskan dengan konsep partisipasi yang bermakna sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebab, peraturan desa merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga proses pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan adanya perwujudan konsep partisipasi yang bermakna dalam pembentukan Peraturan desa maka partisipasi akan masuk dalam suatu kerangka pertukaran pikiran yang bersifat terbuka dan komunikatif (dialogis).

Keywords

Peraturan Perundang-undangan; Partisipasi yang Bermakna; Peraturan Desa

Full Text:

PDF

References

Adi, Isbandi Rukminto. 2007. Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan. Depok: FISIP UI Press.

Anggono, Bayu Dwi. 2018. Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan: Permasalahan dan Solusinya, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, Nomor 1.

Aulia, M, Zulfa. 2020. Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. Fakultas Hukum Universitas Jambi: Undang, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1.

Fadli, Moh dkk. 2011. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to A Good Viilage Government). Malang: Universitas Brawijaya Press.

https://kbbi.kemdikbud.go.id

Ibrahim, Johnny. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing.

Ilmar, Aminuddin. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Lubis, M. Solly. 2009. Ilmu Pengetahuan Perundang–undangan. Bandung, CV. Mandar Maju.

Marbun. S.F. 1997. Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Nurjaman, Dirman. 2021, Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law, Jurnal Khazanah Multidisiplin, Volume 2 No. 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis tentang Peraturan di Desa.

Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Schmid, J.J. Von. 1988. Pemikiran tentang Negara dan Hukum, Jakarta: Yayasan Pembangunan.

Sirajudin. 2006. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Masalah. Jakarta: Elsam dan Huma.