Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa yang Bersifat Evaluasi dan Klarifikasi

Arfa'i Arfa'i

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pemerintahan desa berwenang membentuk peraturan desa. Pembentukan peraturan desa haruslah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyusunan peraturan di desa. Masalah penelitian ini: bagaimanakah pengaturan mekanisme pembentukan peraturan desa yang bersifat evaluasi dan bersifat klarifikasi? Menggunakan pendekatan perundang-undangan ditemukan bahwa secara formil pembentukan peraturan desa terdiri dari 2 sifat, yakni pertama peraturan desa yang tidak bisa secara langsung ditetapkan oleh BPD dan kepala desa namun harus dievaluasi terlebih dahulu oleh bupati atau camat yang disebut dengan peraturan desa evaluatif. Kedua, peraturan desa klarifikasi yakni setiap peraturan desa yang dapat langsung ditetapkan dan harus disampaikan kepada bupati untuk dilakukan klarifikasi . Pengaturan kedua sifat peraturan desa tersebut di setiap kabupaten/kota berbeda, terutama pengaturan terkait Tim Klarifikasi Peraturan Desa.

Keywords

Mekanisme; Pembentukan Peraturan Desa; Evaluasi dan Klarifikasi

References

Fachruddin, Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan pemerintah, Alumni, Bandung.

Hartono,Suryati.1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir abad ke-20. Alumni, Bandung.

HR,Ridwan.2014. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Matanggui, Junaiyah H.2015. Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Grasindo, Jakarta.

Nasution,Bahder Johan.2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Nurcholis, Hanif.2011, Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga.

Suparin.2006. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Gramedia, Jakarta.

Syamsudin,M.2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifuddin, Ateng.2010, Republik Desa, Alumni, Bandung.

Sungggono,Bambang.2015.Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.

Tahmid, Khairuddin.2011. Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia, Ringkasan Disertasi Program Doktor UII, Yogyakarta.

Dwi Nur Kolipah dan Muhyidin, Peraturan desa dan kedudukanya dalam system hukum Indonesia, The Republic : Journal of Conctitutional Law, vo.01 No.02 April 2024, ,P-ISSN: 2988-7070 E-ISSN: 2988-6767 DOI: https://doi.org/10.55352/The Republic, (2024): 56.

Fathan Ali Mubiina, 2020, “Telaah Konsepsi Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Blue Constitution di Indonesia”, Journal of SASI, Volume 26 Number 1, Januari-Maret 2020, 58, DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1, (2020): 211.

Hariasi Salad, Fajrin Tonny, Hadi Supriyanto, Rizki Mustika Suhartono, Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Wasuemba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Journal of Human And Education Volume 4, No. 1, Tahun 2024, pp 129-135 E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876 Website: https://jahe.or.id/index.php/jahe/index, (2024).

Khairuddin Tahmid.2011, Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia, Summary of UII Doctoral Program Dissertation, Yogyakarta : UII Doctoral Program, (2011):9.

Sari, Sartika Lia,2016. “Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Legislasi Indonesia”, Vol 13 No. 02: 161-176.https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/115/pdf.

Syahbudin, Herman, La Ode Syukur,2018, Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa, Volume 2 Issue 2, September 2018, Copyright © 2018 HOLREV. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/2018): 498-512.

Ronny Wijayanto, Sri Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi,2022, Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume. 4, 2 (December, 2022), 366, DOI: https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1866, (2022):366.

M.Nggilu, Novendri, Fenty U, Puluhulawa,Muhammad Amin Ladiku.2022. Pembentukan Peraturan Desa di Era Normal di Kabupaten Boalemo, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 19 No.4:492-501.https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/965/pdf.

Marza Nadya Rahayu1, Al Hambra Bilal Makayasa,Achmad Riky Pratama, Moh. Aminullah Ahmad,Ulil Amri dan Insan Kamil, Analisis Pembentukan Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.2, No.11 November 2024 e-ISSN: 3031-5220; DOI: https://doi.org/10.62281, Hal XX-XX PT. Media Akademik Publisher, (2024).

Sergio Kanisius Ridwan, Josepus J. Pinori, Toar N. Palilingan, Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lex Administratum Vol.XI/No.04/Mei/2023, Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48423,(2023).

Yusnani Hasjimzoem,2014, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, Fiat Justicia Law Journal, Volume 8, Number.3 Juli-September 2014, 467-468, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3. (2014):312.

Zuherman Armandz Muabezi,2017, Negara yang Berdasarkan Hukum (Rechsstaats) bukan Kekuasaan (Machsstaat) Negara Hukum dan Bukan Negara Kekuasaan, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 6 Number 3, November 2017, 422, DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017, (2017), (2017):421-446.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

-------------------------,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

------------------------,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

-----------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

-----------------------, Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

-----------------------,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Kabupaten Batanghari, Peraturan Bupati Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa.

Keputusan Bupati Nomor 188/Kep-73/2016 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa di Kabupaten Paser.

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor :188/133/KEP/429.011/2020 tentang pembentukan Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa di Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan Bupati Klungkung Provinsi Bali Nomor 57/08/HK/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 3/08/HK/2021 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifkasi Peraturan Desa.

Keputusan Camat Purwoharjo Nomor 188/7/KEP/429.514/2022 Tentang Penetapan Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2022.

DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v23i1.1174