Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Muhammad Qhadri

Abstract

Abstract

Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 is the first decision to grant a formal review as well as the first formal review decision that uses a conditional unconstitutional model. Although the review of the Job Creation Law is in the form of a formal review that dissects issues in the law-making process, at the practical level, the decision still has serious material implications. This paper analyzes three main issues. First, what is the concept of formal testing of laws against the 1945 Constitution in the legislative theory approach. Second, what are the implications of conditional unconstitutional decisions in the formal examination of laws against the 1945 Constitution. Third, what are the future ideas that need to be considered by the Constitutional Court in the decision to formally review the law against the 1945 Constitution. The analysis of the problems in this paper uses normative legal research methods that focus on library research. The approach used in this paper is a conceptual approach that is analyzed qualitatively. The results of the study show that conditional decisions in formal testing need to be reflected upon to avoid the creation of legal uncertainty. The forms of decisions that can be considered in formal testing are first, the Constitutional Court can issue a decision that grants all of the applicant's requests in accordance with the existing formal testing theory. Second, the Constitutional Court can issue a conditional unconstitutional decision which in its ruling includes a period of correction and also emphasizes that the law remains in effect but the binding force / effectiveness of the law is suspended for the whole.

 

Keywords: Constitutional Court: Formal Constitutional Review: Conditionally Unconstitutional

 

Abstrak

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan pertama yang mengabulkan pengujian formil sekaligus merupakan putusan pengujian formil pertama yang menggunakan model inkonstitusional bersyarat. Meskipun pengujian UU Cipta Kerja ini ada dalam bentuk pengujian formil yang membedah persoalan pada proses pembentukan undang-undang, namun pada tataran praktik tetap saja putusan tersebut mempunyai implikasi materiil yang cukup serius. Adapun makalah ini menganalisis tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana konsep pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 dalam pendekatan teori perundang-undangan. Kedua, bagaimana implikasi putusan inkonstitusional bersyarat dalam pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Ketiga, bagaimana gagasan ke depan yang perlu dipertimbangkan MK dalam putusan uji formil undang-undang terhadap UUD 1945. Adapun analisis permasalahan dalam makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan bersyarat dalam pengujian formil perlu direfleksikan kembali guna menghindari terciptanya ketidakpastian hukum. Adapun bentuk putusan yang bisa dipertimbangkan dalam pengujian formil adalah pertama, MK dapat mengeluarkan putusan yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon sesuai dengan teori pengujian formil yang ada. Kedua, MK dapat mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat yang pada amar putusannya menyertakan jangka waktu perbaikan dan juga menegaskan bahwa undang-undang tetap berlaku namun daya ikat/daya guna undang-undang itu ditangguhkan untuk keseluruhan.

 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi: Pengujian Formil Undang-Undang: Inkonstitusional Bersyarat.

Keywords

Mahkamah Konstitusi: Pengujian Formil Undang-Undang: Inkonstitusional Bersyarat

Full Text:

PDF

References

Aharon Barak, “The Judge in a Democracy”, (Princeton : Princeton University Press, 2006)

Bagus Surya Prabowo. 2022. “Menggagas Judicial Activism Dalam Putusan Presidential Threshold Di Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 19 (1):073-096.

Denny Indrayana, Mahkamah Konstitusi Galau, UU Cipta Kerja Kacau balau, Harian kompas, Jumat 3 Desember 2021

Dodi Haryono. 2022. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja”. Jurnal Konstitusi 18 (4):774-802.

Faiz Rahman. 2022. “Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi 19 (2).

Fathorrahman, 2021, “Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,” HUKMY: Jurnal Hukum, 1.2.

Firdaus, Sunny, Panjaitan, Putri, AND Widyasasmito, Rizky. 2020, "Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional" Jurnal Penelitian Hukum De Jure [Online], Volume 20 Number 1

I Dewa G. Palguna, 2010, “Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1 Vol. 17 Januari.

Idul Rishan. 2021. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 18 (1).

Jimly Asshiddiqie, “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang” (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)

Keterangan Ahli Susi Dwi Harijanti, dalam Risalah sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, Sidang Perkara Pengujian Formil-Materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 4 Maret 2020, Jakarta

M. Agus Maulidi. 2019. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 16 (2).

Mardian Wibowo. 2016. “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, 12.2.

Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-Undangan 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Edisi Revisi”, (Yogyakarta: Kanisius, 2020)

Mohammad Agus Maulidi. 2018. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 24 (4)

Prabowo, Bagus Surya, dan Wiryanto Wiryanto. 2022. “Konsistensi Pembuatan Norma Hukum Dengan Doktrin Judicial Activism Dalam Putusan Judicial Review”. Jurnal Konstitusi 19 (2)

Richard H Fallon, “The Dynamic Constitution: An Introduction to American Constitutional Law”, (New York, Cambridge University Press, 2004)

Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Ghalia, Indonesia,1983)

Saldi Isra. 2016. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Jurnal Konstitusi 11 (3):409-27.

Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. 2019. “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang”. Jurnal Konstitusi 16 (3)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)

Tom Ginsburg, “Judicial Review in new Democracies:Constitutional Court in Asian Case”, (Cambridge University Press, 2003)

Wicaksana Dramanda. 2016. “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 11 (4).

Widiastuti, Retno, dan Ahmad Ilham Wibowo. 2022. “Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Konstitusi 18 (4).