POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERPPU DALAM ASAS HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (KAJIAN YURIDIS NORMATIF PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Farhan Permaqi

Abstract

Kebijakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi kewenangan presiden yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh UUD Negara RI 1945 dalam Pasal

22. Pro dan kontra dalam pengeluaran perppu ini sangat menjadi perhatian publik khusunya bagi organisasi- organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Keberadaan Perppu ini menarik untuk dikaji dan ditelaah karena pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan ”political actor”. Sikap dan langkah presiden dalam hal penetapan perppu tersebutmenjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji secara khusus pokok dari sekelumit persoalan organisasi kemasyarakatan dalam dua aspek yakni dari sisi politik hukum dan mengkaji secara Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Keywords

perppu; ormas.

Full Text:

PDF

References

Buku-buku

Nonet, Selznick, Philipe. Law Society in Trantition, New York : Harper and Row, Tahun 1978.

Ashidiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, Tahun 2008.

Kansil, C.S.T. Hukum Tata Pemerintahan

Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, Tahun

Ashidiqie, Jimly. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Amandemen Keempat UUD Negara Republik Indonesia

Pernyataan Analisa penulis melalui metode penafsiran gramatikal, penafsiran filoshofis dan penafsiran sosiologis terhadap materi

Perppu No. 2 Tahun 2017

Tahun 1945, Jakarta : Rhieneka Cipta, Tahun

Indrati, Farida, Maria. Ilmu Perundang-undangan dan Dasar-Dasar Pembentukannya, Yogyakarta : Kanisius, Tahun 2008.

MD, Mahfud, Membangun Politik Hukum, Yogyakarta : UII Press, Tahun 2008.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka, Tahun 1992.

Siragih, Raden, Bintan. Politik Hukum, Bandung

: CV Utomo, Tahun 2006.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum Cet ke-6, Bandung : Alumni, Tahun 2006.

Rasjidi, Lili. Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?, Bandung : Remaja Karya, Tahun 1984

MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia cet. II, Jakarta : LP3ES, Tahun 2001.

M. Friedman, Lawrence. A History of American of Law, New York : 1973; juga dalam Larence M. Friedman, American Law; an Introduction.

Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan, Cet. 2

Yogyakarta : FH UII Press, Tahun 1992.

Huda, Ni’matul. Politik Ketatanegaraan Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta : FH UII, Press, Tahun 2003.

Huda, Ni’matul. Negara Hukum, Demokrasi dan

Judicial Review, Yogyakarta : UII Press, Tahun

Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum FH UII Kerjasama dengan Gama Media, Yogyakarta : UII Press, Tahun 1999.

Ashidiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta : Rajawali Pers, Tahun 2007.

Sumali, Reduksi Kekuasaan eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang, (PERPPU), Jakarta : Ghalia, Tahun 2002.

Hamidi, Jazim. Hukum Lembaga Kepresidenan

Indonesia, Bandung : Alumni, Tahun 2010.

Indarti, Farida, Maria. Ilmu Perundang-undangan

Jilid I, Yogyakarta : Kanisius, Tahun 2008.

Ghoffar, Abdul. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara, Depok : UI Press, Tahun 2007.

Kansil, C.S.T. Hukum Tata Negara Republik Indonesia: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Perkembangan Kemerdekaan 1945¸ Jakarta : Rieneka Cipta, Tahun 2008.

Kansil, C.S.T. Praktek Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jakarta : Erlangga, Tahun 1983.

Hartono, Sunaryati, C.F.G. Politik Hukum Menuju Suatu Sitem Hukum Nasional, Alumni : Bandung, Tahun 1991.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas Hukum Tata Negara

Indonesia, Jakarta : Tahun 1970.

Van Dullemen, AALF, Staatnoodrecht en Democratie, Deen Hag University Of Amsterdam, Nedherlands : Tahun 1947.

Peraturan Perunndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Organisasi Kemasyrakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Karya Ilmiah

Djajadiningrat, Heykal, Imam. Urgensi dan Landasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk menguji Konstitusionalitas Perppu, UI Depok : Thesis,Tahun 2014.

Prihatanto, Handoyo. Politik Hukum Perppu Terkait Dengan Asas Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa, UI Depok : Thesis, Tahun

Yuliani, Andi. Kegentingan Yang Memaksa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, UI Depok : Thesis, Tahun 2016

Husen, Mahyudin. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UI Depok : Thesis, Tahun 2009.

Masapan, Rizki. Pengujian Perppu Terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Analisis Putusan MK No.

/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Perppu No. 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang

KPK Terhadap UUD NRI Tahun 1945), UI Depok : Thesis, Tahun 2010.

Website

Harian Kompas 24 Juli 2017 “Wiranto; Perppu bukan Tindakan yang Sewenang-wenang dari Pemerintah”http://nasional.kompas. com/read/2017/07/12/12232051/ini.tiga. pertimbangan.pemerintah.menerbitkan. perppu.ormas

Di unduh dari laman website http://www. suaraislam.co/tujuh-alasan-mengapa-perpu- no-2-tahun-2017-perlu-didukung/

Arinanto http://nasional.kompas.com/ read/2017/07/18/06060071/perppu- dinilai-lebih-demokratis-dari-uu-ormas-ini- alasannya- yang dikutip pada tanggal 17 Juli

h t t p : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m / read/2017/07/18/06060071/perppu- dinilai-lebih-demokratis -dari-uu-ormas-ini- alasannya- Dikutip pada tanggal 17 Juli 2017

Oleh Harian Kompas Nasional.