Judicial Activism Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Abstract
ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga amanat reformasi yang berfungsi sebagai guardian of constitution dengan kewenangannya dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, dan sudah banyak putusan mahkamah konstitusi yang pada akhirnya membatalkan suatu produk hukum dari parlemen yakni undang-undang. Sejumlah putusan mahkamah konstitusi senantiasa mendapatkan perhatian publik, seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, untuk pertama kalinya mahkamah konstitusi dinilai berwenang menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Putusan tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat, dan menimbulkan pertanyaan, mengenai keabsahan berwenang atau tidaknya mahkamah mengadili perkara a quo. Artikel ini ditulis meggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual atas ide dasar mengenai peradilan konstitusi, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan judicial activism, yang nantinya akan memberikan kesimpulan mengenai keabsahan kewenangan mahkamah dalam mengadili perkara peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang dilihat dari segi kebutuhan untuk melakukan pencegahan atas kerugian hak konstitusional warga negara, dan ini sebagai implementasi dari fungsi mahkamah konstitusi yang lain sebagai the protector of human rights.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Judicial Activism.
ABSTRACT
The Constitutional Court is a reform mandate institution that functions as the guardian of the constitution with its authority to review the constitutionality of a law, and there have been many decisions of constitutional courts which in the end annulled a legal product from parliament, namely a law. A number of decisions of the constitutional court always receive public attention, as is the case in the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, for the first time the constitutional court was deemed authorized to review government regulations in lieu of laws. The decision created a polemic in the community, and raised questions about the legitimacy of the authority or not of the court to try the a quo case. This article was written using normative legal research with a conceptual approach to the basic ideas of constitutional justice, government regulations in lieu of laws and judicial activism, which will later provide conclusions regarding the legitimacy of the court's authority in adjudicating cases of government regulations in lieu of laws, viewed from the perspective of the need to prevent the loss of citizens' constitutional rights, and this is an implementation of another function of the constitutional court as the protector of human rights.
Keywords: The Constitutional Court; Government Regulation in lieu of law; Judicial Activism.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asshiddiqie, Jimly. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006
Asshiddiqie Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta, Rajawali Press, 2007.
Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2014
Barak, Aharon. Judge in Democracy. Oxford and Princeton: Princeton University Press. 2006.
dkk, Sulistyowati Irianto. Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2017.
dkk, Nitrina Angkasa. Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar. Lampung: Laduny. 2019.
Galligan, Brian. Judicial Activism in Australia dalam Kanneth M. Holland, editor, Judicial Activism in Comparative Perspective. London: Macmillan. 1991.
Huda, Ni’matul. Politik Ketatanegaraan di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press. 2003.
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
Kirby, Michael. Judicial activism: Authority, Principle and Policy in the Judicial Method. London: Sweet & Maxwell, 2004.
MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020.
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
Tim KRHN, Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi. Jakarta: KRHN dan Kemitraan. 2003.
Agustine, Oly Viana. “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018): 657.
Arsil, Fitra. dan Ayuni, Qurrata. “Model Pengaturan Kedaruratan dan Pemilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 2 (2020): 430.
Faiz, Pan Mohamad. “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2016): 410-412.
Gaffar, M. Janedjri. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu.” Jurnal Konstitusi 10, no.1 (2013): 14.
Hafidzi, Anwar dan Sugesti, Panji. “Interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 4, no. 2 (2019): 108.
Huda, Ni’matul. “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 7, no. 5 (2010): 75-76.
Irons, Peter. “Making Law: The Case for Judicial Activism.” Valparaiso University Law Review 24, no. 1 (2011): 38-39.
Marwan, Ali. “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016): 150.
Nursamsi, Dedy. “Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).” Jurnal Cita Hukum I, no. 1, (2014): 92.
Prabowo, Bagus Surya. “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 19, no. 1 (2022): 76.
Raziqin, Zamzam Aqbil. “Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan DPR RI dalam Pengujian Perppu.” Adliya 13, no. 2 (2019): 151-156.
Suhariyanto, Budi. “Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 3 (2015): 414.
Amim Thobary, “Penataan Kembali Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Judicial Review) dalam Sistem Hukum di Indonesia,” Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya (2021): 68.
Saputro, Kustianto Adi. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).” Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya (2008): 100.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (2009).
The Constitution of Spain.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.
Ardhito Ramadhan. “Yusril Nilai MK tak Berwenang Uji Perppu Cipta Kerja.” Nasional Kompas. 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11514321/yusril-nilai-mk-tak-berwenang-uji-perppu-cipta-kerja.



