STEREOTIPE DAN MITOS DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Rini Maryam

Abstract

Mahkamah Agung telah mensahkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini merupakan pedoman hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Namun dalam praktiknya, bukan hanya hakim,  penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa masih mengandung bias gender yang bersumber dari stereotype dan mitos yang ada di masyarakat dan belum mencerminkan keberpihakan terhadap perempuan korban kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik bias gender aparat penegak hukum dan stereotype dan mitos apa saja yang berpengaruh dalam penanganan  kasus perempuan.

 

Keywords

PERMA; stereotip; kekerasan terhadap perempuan.

Full Text:

PDF

References

Abdullah, Irwan. “Bias Gender dalam Penanganan

Komnas Perempuan. “Catatan Akhir Tahun

” Jakarta, 2016.

Kasus Litigasi Kekekrasan terhadap , Penanganan Kasus Berperspektif

Perempuan.” Journal Populasi, UGM: 2001.

Cussack, Simone. “Eliminating Juducual Stereotyping: Equal Access to Justice for Women in Gender Based Violence Cases”, Final Paper, Submitted to Office of the High Commissionerfor Human Rights on 9 June

Craig, Elaine and Alice Wolley, Myth and Stereotype: Some Judges Still Dont Get It, November 9, 2015. Downloaded https://beta. theglobeandmail.com/globe-debate/myths- and-stereotypes-some-judges-still-dont-get- it/article27164326/ date 25 Agustus 2017.

Grhamtika, Ida Ayu “Terobosan Hukum Korban Kekerasan Seksual”, Diunduh dari www.pressreader.com/indonesia/ kompas/20161219/281689729459138 tanggal 14 Mei 2017.

ICJR, “ICJR Mengapresiasi Terbentuknya PERMA tentang Pedomana Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum” Diakses dari http://icjr.or.id/tag/perma- no-3-tahun-2017/ pada tanggal 12 Oktober

Jhonson, Tina Ed. “Gender and Human Rights in Commonwealth: Some Critical Issues for Action in the Decade 2005-2015”, Commonwealth Institute: 2004.

Perempuan”. Jakarta: 2003.

MaPPI FHUI. “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana,”Jakarta: FHUI, 2016.

Maryam, Rini. “Strengthening Law Enforcement Institution through Developing Integrated Gender Curriculum”, Unpublished Thesis,

Handayani, Tien, dkk. Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan melalui Mekanisme Hukum Adat. Studi Kasus Atambua and Kupang, NTT.

United Nations Declaration on the Elimination of

Violence against Women, General Assembly.

UNODC. “Handbook on Effective Prosecutors Responses to Violence against Women and Girls”, New York: 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan terhadap Kekerasan terhadap Perempuan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun