Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode Omnibus Law
Abstract
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan tidak mengatur lagi tentang sanksi pidana kurungan. kendala yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai penyusun produk hukum daerah, Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana jumlahnya sangat banyak. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana yang harus diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka metode omnibus law sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat diterapkan dalam pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana tersebut yang diatur kedalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan ketentuan pidana peraturan daerah.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 Nomor 1 - Maret 2020.
Adami Hazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2001.
Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at. 2006. Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan 1. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Maria Farida Indrati. 1998. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya. Yogyakarta. Kanisius.
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
Ni’matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006.
Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan. Jakarta, Aksara Baru, 1981.
Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.
Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu’man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. 2018. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Negara Hukum. Vol. 9, No. 1, Juni 2018.
BPK RI. 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47295.
BPK R.I. 2018. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018.https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 2015. Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015. http.JDIH.Kab.Muara Enim.go.id.
Tri Jata Ayu Pramesti. 2020. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/



