Disparitas Keadilan Pemidanaan Penjara Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pada KUHP Baru di Indonesia

Farwan 97

Abstract

Pemidanaan pada Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam RUU KUHP sebagai salah satu isu krusial, telah mencapai tahap pengesahan ketika Pemerintah melakukan penyerahan Draf tersebut Pada Hari Kamis 24 November 2022 Ke Komisi III DPRI. Ini menunjukan bahwa perbaikan pemidanaan pada pasal penghinaan presiden sudah di perbaiki, sedangkan permasalah pemidanaan yang di rumuskan cenderung mendiskriminasikan rakyat yang memiliki kebebasan demokratis  dan tidak mewujudkan keseimbangan dan ketertiban dalam kepentingan masarakat, individu dan Negara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemidanaan penghinaan presiden wakil presiden untuk di berlakukan kedepan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yaitu RUU KUHP dan menggunakan Pendekatan Kepustakaan (library research), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach), dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach), serta dianalisis isi menggunakan (content analysis) yaitu bersifat membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa dan kemudian di beri interpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemidanaan dalam penghinaan dalam RUU KUHP tersebut menggunakan keadilan retributive tidak menspesifikan kepada keadilan restorative justive sebagai keharusannya pada penyelesaian, sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana tujuan dari pembentukan produk hukum.

Kata Kunci : Pemidanaan, Penghinaan, Presiden

Keywords

Pemidanaan; Penghinaan; Presiden.

Full Text:

PDF

References

“23-Naskah Utama-81-1-10-20221030.Pdf,” n.d.

“Aktivis-Gmni-Monang-Tambunan-Didakwa-Menghina-Presiden.Htm,” n.d.

Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” 2014, 8.

Ahzar, R. M. (2022). Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis. Amnesti Jurnal Hukum, 4(2), 109-119.

Ahzar, R. M. (2022). Keadilan Restorative Justice Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Yang Humanis. Amnesti Jurnal Hukum, 4(2), 109-119.

Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(1), 80-88.

Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 8(1), 1-10.

Aryani, N. M., & Hermanto, B. (2018). Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15, 91-101.

Azhari, R. D. (2019). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV-2006 tentang Pengujian KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Doctoral dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung).

Eddy, O. H., & Hiarriej, S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Fatimah, R., & Ritonga, A. H. Pancasila Sebagai Dasar Negara.

I Nyoman Gede Remaja, “Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana yang Perlu Dikritisi,” Kertha Widya 7, no. 2 (February 15, 2020), https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.407.

Irawan, D. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Lex Administratum, 10(5).

Johan, T. S. B. (2018). Hukum Tata Negara Dan Hukum Admnistrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Deepublish.

Juhaya, S.Praja. (2020) "Teori Hukum Dan Aplikasinya." Penerbit Cv. Pustaka Setia Bandung, Hlm 190.

Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Lex Renaissance, 7(1), 180-193.

Lidya Suryani Widyati, “Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp? (Defamation Against The President Or Vice President: Should It Be Regulated In The Criminal Code?),” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 8, No. 2 (November 1, 2017): 215–34, Https://Doi.Org/10.22212/Jnh.V8i2.1067.

Meyliza, T., & Firdaus, S. U. (2022). Implementasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia. Souvereignty, 1(1), 191-197.

Moh. Mahfud MD, (2009) Penegakan Hukum Dantata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan Pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari.

Muhammad Yusuf Siregar Et Al., “Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan ( Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009),” N.D., 14.

Nadia, Z. (2017). Perdamaian Dalam Keberagaman Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Bible. Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 3(1), 79-90.

Nahdiya Sabrina, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Jurnal Cakrawala Hukum 7, No. 2 (December 31, 2016): 229–37, Https://Doi.Org/10.26905/Idjch.V7i2.1913.

Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (May 28, 2021): 217–27, https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227.

Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. N.p. : Deepublish, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 102.

Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61.

Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Cendekia.

Ritaudin, M. S. (2013). Khazanah Profetika Politik Kajian Etika Politik, Diskursus Kritik Dalam Islam Dan Pemikiran Islam Politik.

Rocky Marbun, “Grand Design Poli k Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” 1, no. 3 (2014): 20.

Santosa, I. P. A. H. (2019). Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana bagi Perwujudan Keadilan Restoratif. Jurnal Hukum Positum, 4(1), 57-67.

Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Hukum, 25(1), 111-123.

Sidharta Arief, Meuwisse (2007) Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, H. 20.

Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 49(1), 63-100.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

Soerjono Soekanto, (1983) Faktor Factor Yang Mempengaruhi Hukum. Ghalia, Indonesia, Jakarta, Hlm 2

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm. 1.

Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(2), 189-204.

Wemby Adhiatma Satrio Prayogo, “Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP,” . . Number 15, No. 2 (2020): 11.

Widjanarko, W. Komunikasi Berbasis Modal Sosial: Meniscayakan Kepemimpinan Indonesia Masa Depan. Komunikasi@ 2014.

Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islamic Criminal Law. Jurnal Dinamika Hukum, 17(3).hlm 5