Desain Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Bingkai Konstitusionalitas

Abstract

As a legal ideal in realizing fair elections, the establishing a special court for resolving dispute on Regional Head election results is currently biased. This research aims to analyze constitutionality concept of the establishment special court and the design of a special court for resolving dispute on Regional Head election. This research is normative legal research, using conceptual and statutory approach, and analyzed qualitatively. The results of this research show that constitutionality concept of the establishing special courts consists of independence and judicial institutions. The design of the special court for resolving dispute on Regional Head election is that the position of the court is within the Administrative Court, has a decentralized position integrated into the High State Administrative Court and is ad hoc in nature; relative competence in accordance with the High State Administrative Court, the composition of panel judges is 3 (three) career judges and (2) ad hoc judges; and the decision is final and binding and can be appeal to the Supreme Court

Sebagai sebuah cita hukum dalam mewujudkan pemilihan yang berkeadilan, pembentukan pengadilan khusus yang akan menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah saat ini masih bias. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep konstitusionalitas pembentukan pengadilan khusus dan desain pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang sejalan dengan konsep konstitusionalitas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep konstitusionalitas dari pengadilan khusus terdiri dari independensi dan kelembagaan peradilan. Desain pengadilan khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang sejalan dengan konsep konstitusionalitas adalah posisi pengadilan berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, berkedudukan desentralistik melebur dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan bersifat ad hoc; kompetensi relatif sesuai dengan yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, susunan majelis hakim 3 (tiga) orang hakim karir dan (2) hakim ad hoc; dan putusan bersifat final and binding dan dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali ke MA.