Search


Issue Title
Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 MENGATUR PETISI DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: UPAYA PENGUATAN POSISI MASYARAKAT TERHADAP NEGARA DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT Abstract  PDF
Moch. Marsa Taufiqurrohman, Zaki Priambudi, Avina Nakita Octavia
Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Abstract  PDF
Salahudin Tunjung Seta
Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHANNYA (KAJIAN YURIDIS NORMATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) Abstract  PDF
Suwandi Suwandi
Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 HAK KONSTITUSIONAL ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Abstract  PDF
Wulan Pri Handini
Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMAKSIMALKAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI (ROLE OF REGIONAL OFFICES OF MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS TO ENHANCE PUBLIC PARTICIPATION IN ERADICATING CORRUPTION) Abstract  PDF
Wan Laila P. Darwis, Frisda Adelina Pardede
Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 REORIENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG (THE REORIENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY ON IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL AUTONOMY IN THE FIELD OF LAND AND LAND USE) Abstract  PDF
Wahyu Nugroho
Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 PERTISIPASI MASYARAKAT: WUJUD TRANSPARANSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DEMOKRATIS PUBLIC PARTICIPATION: TRANSPARENCY DESIGN FOR FORMING OF DEMOCRATIC LEGISLATION) Abstract  PDF
Syahmardan .
Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 ANALISIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUUX/2012 TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 67 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (THE ANALYSIS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012 ON THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS DRAFT UNDER ARTICLE 67 SECTION (2) OF THE LAW NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY) Abstract  PDF
Yusuf Salamat
Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 REKONSTRUKSI TEORI HUKUM PEMBANGUNAN KEDALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM PASCA REFORMASI DALAM BANGUNAN NEGARA HUKUM Abstract  PDF
Wahyu Nugroho
Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH) Abstract  PDF
yusuf Salamat
Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Urgensi Penataan Regulasi Desentralisasi Ketenagalistrikan Untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Masyarakat Daerah Abstract  PDF
Putra Perdana Ahmad Saifulloh
1 - 11 of 11 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"