Peran Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam mengawal Demokrasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah

Yusuf - Salamat

Abstract

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini mengalami berbagai tantangan diantaranya derasnya arus perkembangan zaman modernisasi dan digitalisasi disertai dengan perubahan pola budaya luar yang masuk serta aturan hukum yang semakin dinamis, membawa dampak yang menempatkan masyarakat hukum adat disatu sisi harus mematuhi hukum yang berlaku secara nasional dan disatu sisi lainnya harus menjunjung tinggi nilai hukum adat istiadat setempat. Untuk memberikan ruang kepastian hukum terkait keberadaannya melalui Pemerintah Daerah melakukan upaya strategis dalam melakukan pengakuan dan perlindungan yang dilaksanakan melalui tahapan indentifikasi, verifikasi dan validasi dan penetapan masyarakat hukum adat dengan melibatkan peran aktif Panitia Masyarakat Hukum Adat daerah dalam membantu mendampingi dan memfasilitasi pengakuan dan perlindungannya. Adapun masalah yang ditemui adalah belum meratanya Panitia Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk di daerah sehingga menimbulkan dampak permasalahan baik dari aspek implementasi di lapangan, hingga aspek pengetahuan dan pemahaman terkait pengakuan dan hak-hak masyarakat hukum adat itu sendiri. Hasil kajian hukum bahwa peran Panitia Masyarakat Hukum Adat merupakan hal penting yang sangat dibutuhkan disetiap daerah, dimana peranannya yang strategis dalam mendampingi dan mengawal keberadaan Masyarakat Hukum Adat merupakan pengawal demokrasi untuk menuju suatu pengakuan dan perlindungan yang dicita-citakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keywords

Aturan hukum; masyarakat hukum adat; Panitia Masyarakat Hukum Adat; pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat

References

Daftar Pustaka

Buku

Marzuki, 2014. Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta:Prenada Media Group.

Palguna, ID.G. 2020. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia, ed.1, Cet. 1, Penerbit: PT RajaGrafindo Persada.

Riwut,Tjilik. 2007. Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan. cetakan ke dua. yogyakarta: NR Publishing.

Jurnal digital

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,MH, dkk, 2015, Draf Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm.1,sumber online: https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf, diakses pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 07.05 Wib.

Sukirno. 2011. Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya, sumber online: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/13077/9812, diakses pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 11.50 Wib.

Situs Web

PPT Partai Nasdem. 2020. Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, sumber online :https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-052432-8683.pdf, diakses pada tanggal 2 Juni 2022 Pukul 15.30 WIB.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2021, Pemprov Kalteng Luncurkan Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, sumber online: https://setda.kalteng.go.id/index.php/publikasi/detail/pemprov-kalteng-luncurkan-pedoman-tata-cara-pengakuan-keberadaan-masyarakat-hukum-adat, diakses pada tanggal 3 Juni 2022, Pukul 15.14 Wib

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kerjasama dengan Borneo Nature Foundation, 2021, Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah, sumber online: https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Tata-Cara-Pengakuan-Masyarakat-Adat-di-Provinsi-Kalimantan-Tengah.pdf, diakses pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 14.50 Wib.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89276/perda-prov-kalimantan-tengah-no-16-tahun-2008, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89161/perda-prov-kalimantan-tengah-no-1-tahun-2010, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89036/pergub-prov-kalimantan-tengah-no-13-tahun-200, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://jdih.kalteng.go.id/uploads/prokum-2012051113260079.pdf, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165860/pergub-prov-kalimantan-tengah-no-4-tahun-2021, diakses pada tanggal 7 Juni2022;

sumber https://jdih.palangkaraya.go.id/pencarian/257/detail, diakses pada tanggal 7 Juni 2022;

sumber https://jdih.palangkaraya.go.id/pencarian/258/detail, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://www.antaranews.com/berita/2553585/pemkot-palangka-raya-perkuat-pengakuan-masyarakat-adat-dengan-perda, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://jdihn.go.id/search/daerah/detail/1006276, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/SK-Panitia-Pembentukan-Masyarakat-Hukum-Adat-Kabupaten-Pulang-Pisau.pdf, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111500/perda-kab-kapuas-no-7-tahun-2017, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/110754/perbup-kab-kapuas-no-20-tahun-2017, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/96368/perbup-kab-katingan-no-34-tahun-2018, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/179760/perbup-kab-katingan-no-11-tahun-2021, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://jdih.kalteng.go.id/uploads/prokum-2013102915205980.pdf, diakses pada tanggal 21 Mei 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136463/perda-kab-gunung-mas-no-6-tahun-2018, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://kalteng.antaranews.com/berita/553173/dprd-dan-pemkab-gumas-sahkan-perda-perlindungan-masyarakat-hukum-adat, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumberhttps://jdih.gunungmaskab.go.id/Produk%20Hukum/PERATURAN%20BUPATI/2011/PERBUP%2027%20TAHUN%202011.pdf, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108014/perbup-kab-gunung-mas-no-22-tahun-2018, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumberhttps://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pB8zGO6ep7EJ:https://adoc.tips/download/peraturan-daerah-kabupaten-barito-selatan-nomor-17-tahun-200.html+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber http://jdih.baritoutarakab.go.id/uploads/2-2015-11-16-085943.pdf, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://www.metrokalteng.com/lintas-daerah/barito-utara/pemkab-barut-beri-pengakuan-perlindungan-kesatuan-masyarakat-hukum-adat/, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumberhttp://jdih.baritotimurkab.go.id/common/dokumen/PERDA%20NO.%201%202013.pdf, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/86540/perda-kab-murung-raya-no-29-tahun-2004, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/86914/perda-kab-murung-raya-no-5-tahun-2006, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/07/SK-Panitia-Masyarakat-Hukum-Adat-MURA-1.pdf, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumberhttps://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/17782c0292aa5774add639dafef8a9af1145ba46e.pdf, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://jdihn.go.id/files/748/1-2019-11-19-110021.pdf, diakses pada tanggal 21 Mei 2022.

sumberhttps://www.kotawaringinnews.co.id/sosialisasi-perda-pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat-hukum-adat/, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumber https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39884, diakses pada tanggal 21 Mei 2022.

sumberhttps://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/web/himpunan_hukum/produk_hukum/act-baca/32, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

Sumberhttps://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/web/himpunan_hukum/produk_hukum/act-baca/1192, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumberhttps://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/web/himpunan_hukum/produk_hukum/act-baca/1126, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumberhttps://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/web/himpunan_hukum/produk_hukum/act-baca/1138, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

sumberhttps://jdih.kotawaringinbaratkab.go.id/web/himpunan_hukum/produk_hukum/act-baca/1164, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.