Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara

Amelia Haryanti

Abstract

Berbagai latar belakang dikemukakan  sebagai alasan dipindahkannya ibukota sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kabupaten Panajam Pase Utara Provinsi Kalimantan Timur beberapa tahun silam. Rencana pemindahan ibukota ini harus dibarengi dengan payung hukum yang menguatkan rencana pemindahan ibukota. Disahkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2022 pada tanggal 18 Januari 2022 sebagai bentuk politik hukum dari pemangku kepentingan agar dimasa yang akan datang beban pulau Jawa, khususnya Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia bisa terurai, sehingga akan menimbulkan pemerataan perkeonomian dan pembangunan, khususnya di pulau Kalimantan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, peran politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang No 3 Tahun 2022?, landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosilogis disahkannya UU No 3 Tahun 2022 tentang ibukota Nusantara. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis percepatan pembangunan dan perekonomian setelah disahkannya Undang-Undang ini. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan bahan literatur dan kajian pustaka. Hasil yang didapatkan adalah, politik hukum disahkannya UU No 3 tahun 2022 adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan sesuai dengan landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosilogis.

Keywords

politik hukum, pemindahan ibukota, pembangunan

Full Text:

PDF

References

Bagir Manan. Dasar-dasar perundang-undangan. Jakarta: Ind-Hill, 1992.

Chandra, M Jeffri Arlinandes, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, dan Iain Bengkulu. ‘‘Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis , Harmonis dan Terpadu di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 1 (2022): 1–11.

Frenki, Frenki. “Politik hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di indonesia pasca reformasi.” Jurnal Asas 3, no. No 2 Juli 2011 (2011): 1–8.

Giri, Ni Putu Niti Suari, dan Fakultas. “LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK UNDANG-UNDANG Ni.” Jurnal Komunikasi Hukum Volume 2, no. No 1 (2016): 31–48.

Hadad, Alwi Al. “Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0.” Khazanah Hukum 2, no. 2 (2020): 65–72.

Hestu Cipto Handoyo. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik. Yogyakarta: Atma Jaya, 2008.

Hidayat, Eko. “Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia.” Jurnal Asas, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 10, no. 02 (2018): 120–134.

Jamal, Shaid Nur. “6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.” KOMPAS.COM. Jakarta, 2022. https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur?page=all#:~:text=Pertama%2C alasan utama pemindahan ibu,jiwa terkonsentrasi di pulau Jawa.

Khusus, Panitia. “UU IKN Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru.” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Last modified 2022. Diakses Maret 4, 2022. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru.

Lili Rasjidi. Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu? Bandung,: Remaja Rosdakarya, 1991.

———. Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional, Dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Penyunting), Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum (Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH). Bandung: Refika Aditama, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.

MD, Moh Mahfud. Politik hukum di Indonesia. Ed. Rev. C. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Monoarfa, Suharso. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibukota Negara. Jakarta: Kementertian PPN/BAPENAS, 2020. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211214-125732-5084.pdf.

Muhtadi, Muhtadi. “TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum ‘Way Rilau’ Kota Bandar Lampung).” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2013).

Pratama, Muldan Halim, Ali Abdurahman, dan Mei Susanto. “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Desain Masa Jabatan Lembaga Pembentuknya Pendahuluan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perat.” Jurnal Asy Syir’ah 54, no. 2 (2020).

Presiden Republik Indonesia. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Lampiran II, 2022.

———. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011.

———. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA. Indonesia, 2022.

Ratih Waseso. “Harapan Jokowi Terhadap Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.” Kontan.co.id, 2022. https://nasional.kontan.co.id/news/harapan-jokowi-terhadap-ibu-kota-baru-di-penajam-paser-utara-kalimantan-timur.

Santoso, Bambang. Politik Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2021.

Simatupang, Taufik H. “Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 2 (2019): 217.

Sugianto, Bambang. “POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945” 02, no. 02 (2017): 145–170.

Supriyatno, Makmur. “Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau Dari Perspektif Geografi Pertahanan.” Jurnal Pertahanan & Bela Negara 3, no. 1 (2018): 1–24.

Tjahyana, Widodo Eka. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya. Bandung,: Citra Aditya Bakti, 2008.

Winarno, Budi. “Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Filsafat, Teori Dan Metodologi.” Paradigma Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan 17, no. 1 (2013): 1–20.

Yahya, Muhammad. “Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera.” Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 14, no. 1 (2018): 21.

Penjelasan Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Nusantara, 2022.