TIM PENGAWAL UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH: DUALISME KLEMBAGAAN DAN KEWENANGAN YANG SUMIR

Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadhlullah

Abstract

ABSTRACT

This study aims to examine the presence of the UUPA Guard Team which is generally intended to ensure that the articles in the UUPA run properly. This research uses a type of normative legal research, which is carried out by examining library materials that are focused on examining the application of the rules or norms in the UUPA. Data collection techniques were carried out through library research by reading previous studies and readings related to the development of Aceh's special autonomy, followed by observation, in-depth interviews with key informants and several informants who are closely related to this study. The results showed that the formation of the UUPA Guard Team was important because the work apparatus of the Aceh Government and the DPRA did not specifically have the competence and ability to understand the regulations in the UUPA. The formation of the UUPA Guard Team by both the Aceh Government and the DPRA was due to the demands of the article in the UUPA that every change to the UUPA must go through consultation and consideration of the DPRA and the Governor of Aceh, so that the UUPA Guard Team is expected to provide input to the two institutions when there is an attempt to change the provisions. in the UUPA. The presence of the UUPA Guard Team for the specificity of Aceh did not have a direct impact. This is due to the nature of the Guard Team being only limited to the Aceh government support team which was formed temporarily to provide input on the enactment of the UUPA so far.

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menelaah kehadiran Tim Pengawal UUPA yang secara umum ditujukan untuk memastikan agar pasal-pasal dalam UUPA berjalan sebagaiamana mestinya. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam UUPA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan membaca studi sebelumnya dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan perkembangan otonomi khusus Aceh, dilanjutkan dengan observasi, indepth interview dengan key-informan dan beberapa informan yang berhubungan erat dengan studi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Tim Pengawal UUPA penting dilakukan disebabkan perangkat kerja Pemerintah Aceh dan DPRA yang ada tidak secara khusus memiliki kompetensi dan kemampuan memahami aturan dalam UUPA. Pembentukan Tim Pengawal UUPA baik oleh Pemerintah Aceh dan DPRA dikarenakan tuntutan pasal dalam UUPA bahwa setiap terdapat perubahan terhadap UUPA maka harus melalui konsultasi dan pertimbangan DPRA dan Gubernur Aceh, sehingga Tim Pengawal UUPA diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kedua lembaga tersebut tatkala ada upaya untuk mengubah ketentuan dalam UUPA. Kehadiran Tim Pengawal UUPA terhadap kekhususan Aceh tidaklah berdampak secara langsung. Hal ini dikarenakan sifat Tim Pengawal hanya sebatas tim pembantu pemerintahan Aceh yang dibentuk secara temporer untuk memberi masukan terhadap keberlakuan UUPA selama ini.

Keywords

Guard Team; UUPA; Special Autonomy (Tim Pengawalan; UUPA; Otonomi Khusus)

Full Text:

PDF

References

Abdullah, M Adli. “Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh” 18, no. 2 (2016): 279–87.

Aceh, Biro Tata Pemerintahan. “Paparan Usul Perubahan PP No. 3 Tahun 2015 Dan Perpres No. 23 Tahun 2015.” Aceh, 2015.

“Aktivis Bentuk Tim Pengawalan UUPA.” Serambinews.Com. 2015.

Basri, Hasan. “Konflik Pemerintah Aceh Dan Pemerintah Pusat Pasca MoU Helsinki: Self-Government.” Politika 5, no. 1 (2014): 88–199. https://doi.org/10.14710/politika,5,1,88-199.

Fajar, Abdul Mukti; Ahmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ilhamsyah, Fadhil. “Tarik Menarik Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Aceh Dalam Pengesahan Qanun Bendera Dan Lambang Aceh.” Jurnal Public Policy 3, no. 2 (2018): 160–70. https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.65.

Ilyas Ismail, Abdurrahman, M. Jafar, and Azhari. “Desentralisasi Kewenangan Bidang Pertanahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.” Media Hukum 17, no. 1 (2010): 45–56.

Jalil, Husni, Mohd. Daud Yoesoef, and T Ahmad Yani. “Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, no. 51 (2010).

Jayanti, Kurnia. “Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976-2005.” Jurnal Al-Turas XIX, no. 1 (2013).

Kajian, Tim. MoU Helsinki & UUPA Dalama Aspek Normatif. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019.

Karim, Zahlul Pasha. “Sengkarut Lembaga Pemilu Di Antara Tiga Aturan: Studi Terhadap KIP Aceh.” In Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu, 48:123–54, 2019.

Maulana, Jefrie, Eddy Purnama, and Mahdi Syabandir. “Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi Dan Kabupaten/Kota.” Syiah Kuala Law Journal 2, no. 1 (April 23, 2018): 18–38. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10574.

Mukhlis. “Keberadaan UUPA Sebagai Lex Specialis.” Jurnal Nanggroe Hukum Tata Negara 4, no. Desember (2015): 24–42.

Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, and Khairil Akbar. “Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Daerah Otonomi Khusus.” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 10, no. 2 (2020): 1–31.

Pasha, Zahlul. “Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Aceh (Studi Atas Pencabutan Pasal 57 & Pasal 60 Ayat (1), Ayat (2), Dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).” Universitas Gadjah Mada, 2018.

Prang, Amrizal J. Desntralisasi Asimetris Aceh: Konteks Konsultasi Dan Pertimbangan Gubernur Dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.

———. “Ketidakpastian Hukum Aturan Pelaksana UUPA,” 2015. https://aceh.tribunnews.com/2015/04/06/ketidakpastian-hukum-aturan-pelaksana-uupa.

Pratikno. “Calon Independen, Kualitas Pilkada Dan Pelembagaan Parpol.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 10, no. 3 (2007): 415–38.

Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Suharyo. “Otonomi Khusus Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat.” Jurnal Rechstvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional) 5, no. Nomor 3 (2016): 323–37.

“Wawancara Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA Periode 2019-2024.” 2020.

“Wawancara Farhan Fajar, Kasubbag Pengembangan Otonomi Daerah Setda Aceh.” 2020.

“Wawancara Mawardi Ismail, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah Dan Anggota Tim Tim Pengawalan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.” 2020.

“Wawancara Zainal Abidin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Dan Tim Kajian Dan Advokasi MoU Helsinki UUPA.” 2020.

Zainal, Suadi. “Nota Kesepahaman Helsinki Untuk Mengakhiri Konflik Aceh : Telaah Sosiologi Politik Dan Histori.” Jurnal Konfrontasi IV, no. 1 (2015): 105–27.