JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

May Lim Charity

Abstract

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan  produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Tulisan ini mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.

Keywords

halal; jaminan produk halal; konsumen

Full Text:

PDF

References

Janzuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005

Ija Suntana, Politik Hukum Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014

Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD

dalam Perspektif Islam, Jakarta: Pustaka

Alvabet, 2010

Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo,

Tulus Abadi Dkk. Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011

Naskah Akademik RUU-JPH

Makalah/Jurnal

Asrorun Ni’am Sholeh, “Halal Jadi Tren Global” dalam GATRA Edisi 29 Juli 2015, h. 34-35. Japan Halal Expo 2015, Jurnal Halal No. 113/

Mei-Juni Th.XVIII 2015, h. 18.

Ma’ruf Amin, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan, Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010, h. 79.

The Premier Global Halal Industry Event: World Halal Forum Europe (The Executive Review), London, UK, 10-11 November 2010 di London

Wan Melissa Wan-Hassan and Khairil Wahidin Awang, “Halal Food in New Zealand Restaurants: An Exploratory Study”, Int. Journal of Economics and Management,

: 3(2), pp.385-402.

Yasmin Saeed and James Ondracek, “Dakota Halal Processing: A Case Study and Halal Food Management Framework”, Delhi Business Review, Vol.5 No.2, July – December 2004, pp.33-45.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/ SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/ MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/ MENKES/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/ SK/1996

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tanggal

Juni 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Website

http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal- berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen

htt p: //w w w . republ i ka. co. i d/beri ta/

shortlink/31828

http://www.hukumonline.com/berita/baca/ hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk- halal-dijadikan-uu.