SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENURUT HUKUM DALAM KECELAKAAN KAPAL

Hari Utomo

Abstract

Di negara kepulauan, transportasi laut seharusnya menjadi primadona, karena terdapat pulau-pulau yang hanya dapat di hubungkan melalui transportasi laut. Akan tetapi dalam prakteknya di Indonesia transportasi laut belum dikelola secara maksimal. Berbagai ketentuan Internasional telah di ratifikasi bahkan ketentuan nasional juga sudah lengkap, namun implementasi ketentuan tersebut masih sebatas kepentingan bisnis dan mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan pelayaran. Dalam setiap peristiwa kecelakaan selalu dipublikasikan bahwa faktor penyebab kecelekaan adalah Human Error, dalam hal ini Nakhoda Kapal, namun human error tersebut secara umum selalu diawali dari kesalahan manusia sebelum pelayaran. Sejumlah peristiwa kecelakaan selama pelayaran, kerap menyebutkan bahwa jumlah penumpang tidak sesuai dengan manisfest atau bahkan kapal disebut over load. Sebelum berlayar petugas syahbandar seharusnya melakukan pengecekan bukan sekedar menerima laporan, sebelum memberikan liris berlayar maka syahbandar memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan keselamatan selama pelayaran, sehingga harus secara sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Kejadian sejenis kerap terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Sanksi hukum yang sudah sangat tegas namun tidak dilaksanakan secara konsekuen, dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera sehingga peristiwa kecelakaan di laut kerap terjadi.

Keywords

syahbandar; kelaikan; kapal; penegakan hukum

Full Text:

PDF

References

Buku-Buku

Andi, Hamzah, 1994. Laut Teritorial Perairan

Indonesia, Jakarta Akademika Presindo.

Arief Djohan, 2008. Hukum Laut, Jakarta

Havarindo, Presindo.

Djoko, Prakoso. 1988. Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, PT Prandnya Paramita.

Joko, Subagio, 2009. Hukum Laut Indonesia, Jakarta Rineka Cipta.

Leden, Marpaung. 1993. Tindak pidana wilayah perairan Indonesia. Jakarta Sinar Grafika. Radiks, Purba. 1994. Angkutan muatan laut,

Jakarta. Rineka Cipta.

Purwosutjipto. 2000. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pelayaran dan Perairan Darat. Jakarta Djambatan.

Syahrial Bosse. 2003. Hukum Maritim memahami Hukum Maritim Indonesia. Jakarta PT Gramedia.

Artikel

Komite Nasional Kecelakaan Transportasi. 2007.

Kajian analisa kasus kebakaran KM Levina 1

Kajian analisis trend kecelakaan transportasi laut

Melly Setyawati, Penal Code Reform “Tindak Pidana Pelayaran (Melihat UU berkaitan dengan Pelayaran, KUHP dan RKUHP” Elsam

Sammy, Rosahdi. 1996. Panduan Port State

Control Inspection. Dephub, DJPL.. Jakarta. Kajian kasus tenggelamnya kapal Refelia II,

Kepala Syahbandar Gilimanuk jadi Tersangka.

laporan tim akhir analisis evaluasi peraturan perundang-undangan tentang yurisdiksi dan kompetensi Mahkamah Pelayaran, 2005

Jurnal

Teguh Sastrodiwongso dan Aleik Nurwahyudy.

Kecelakaan KMP. Laut Teduh 2 di Perairan Sekitar Pulau Tempurung - Selat Sunda, Jurnal Teknik BKI Edisi 01: 1-80

Iman, Syahputra. 2013. Peraturan Perundang- undangan Pelayaran dan Penerbangan. Jurnal Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan- Mrt/2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002

Tentang Perkapalan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004.

Keputusan Presiden RI Nomor 105 Tahun

tentang Komite Nasional Keselamatan

Transportasi (KNKT).

Lampiran Peraturan Menteri Perhubngan Nomor:

PM 176 Tahun 2015

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT “United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships”, 1986

International Convention for the Safety of Life at

Sea (SOLAS), 1974

International Maritime Organization “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships”

International Maritime Organization

”International Convention on Load Lines

Adoption: 5 April 1966; Entry into force: 21

July 1968”

The International Maritime Organisation “Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972”, (COLREGs), Retrieved 13