KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM

Ida Hanifah

Abstract

Indonesia sebagai suatu negara yang diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding father sebagai negara dengan konsep Negara Hukum. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu prinsip dalam Negara Hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera, pekerjaan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam mempertahankan kehidupannya. Hingga saat ini, tidak ada payung hukum yang secara khusus di dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga hanya dapat terlaksana jika ada dasar hukum yang jelas untuk dapat diberlakukan bagi para pekerja rumah tangga dan menjadikan mereka sebagi pekerja dalam arti yuridis. Tujuan Perlindungan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kebijakan melalui pembentukan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi hal yang sangat dibutuhkan, karena di samping mempunyai tujuan utama melindungi pekerja rumah tangga yang bekerja di dalam negeri, berguna untuk peningkatan perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di luar negeri.

 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, pekerja rumah tangga, kepastian hukum


Keywords

Perlindungan Hukum, pekerja rumah tangga, kepastian hukum

Full Text:

PDF

References

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.

Andrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika.

Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.

Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban yang Adil (Problematik Fisafat Hukum), Jakarta: Grasindo.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Franz Magnis Suseno, 2001, Etika Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fuller dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: UKI Press.

L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni.

M. Soebagio dan Slamet Supriatna, 1987, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, Bandung: Akademika Pressindo.

Roscoe Pound, Tugas Hukum, 1965, terjemahan Mohlm. Radjab, Jakarta: Bharata.

Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saparinah Sadli, 1999, Pekerja Rumah Tangga Dan Pentingnya Pendidikan, Adil, Gender

Zainal Asikin, et.al., 1993, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

BPHN, Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia, (Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998)

Andryan, Implikasi Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 3, September 2018.

La Regime Democratique et Le Droit Civil Moderne,1936 dalam F.J.HLM.M Van der Ven, Pengantar Hukum Kerdja, (t.k.: Jajasan Kanisius, 1964).

Lord Wedderburn, Collective or Legal Enactment: the 1999 Act and union recognition”, Industrial Law Journal, Vol. 29, No. 1, Maret 2000.

Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, Tanggungjawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial, Jurnal Legislasi Indonesia,Vol. 9 No. 2 - Juli 2012

HP Rajagukguk, Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan, (Co-Determination), Makalah

Hak-hak PRT Atau Pembantu Rumah Tangga Tidak Dihormati”, http//keadilan social.wordpress.com/2008/05/03hak-hak-prt-atau-pembantu-rumah-tangga-tidak-dihor-mati, diakses tanggal 26 Juli 2010.

“Sebagai bukti UUK dalam beberapa hal masih menimbulkan kontrapersi antara pekerja dan majikan, seperti masalah PKWT, Outsourcing, mogok kerja, dan mengenai PHK”, lihat http://hukumonline.com/detail.asp?=8213&cl=Wawancara, diakses tanggal 25 Januari 2011.

Pernyataan Pers Institut Perempuan Menyambut Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 25 November 2011: “Negara Wajib Melindungi Perempuan Pekerja Rumah Tangga” http://www.institutperempuan. or.id/?p=182, diakses tanggal 12 Oktober 2012.

Omunitas Pekerja Kota Tasikmalaya, 18 Desember 2012, Website internet: https://www.facebook.com/permalink.php?id=628735520499620&story_fbid=646336595406179, diakses tanggal 17 Maret 2016.

Anonim, Undang undang ketenagakerjaan, 15 Oktober 2013, Wubsite internet https://www.facebook.com/permalink.php?id=628735520499620&story_fbid=646336595406179, diakses tanggal 17 Maret 2016.

Jimly Ashiddiqie, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan,” http://www. suarakarya-online.com, diakses tanggal 12 November 2010.

Malik Ibrahim, “Asas Kepastian Hukum (Rule of Law Principle)”, http://alikibe. blogspot. com, diakses tanggal 12 November 2010.

Yance Arizona, “Apa Itu Kepastian Hukum?”, http://yancearizona.wordpress. com, diakses tanggal 12 November 2010.