KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PIDANA HARTA KEKAYAAN DALAM RUU KUHP INDONESIA SEBAGAI ANTISIPASI KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Criminal Law Policy regarding Monetary Sanction in the Bill of Penal Code of Indonesia as Anticipation for Ove

Yoserwan - Yoserwan

Abstract

Abstrak

Kebijakan hukum pidana mengenai pidana dan pemidanaan merupakan salah satu bagian penting dalam  pembaruan hukum pidana, bahkan dipandang sebagai salah satu indikator dari kemajuan kemajuan suatu bangsa. KUHP sekarang sebagai warisan Belanda, masih sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan menempatkan pidana penjara sebagai primadona. Akibatnya adalah tingginya tingkat pemenjaraan, sekaligus berdampak kepada terjadinya kelebihkan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, sekaligus pada masalah pendanaan dan pembinaan terhadap narapidana. Oleh sebab itu, hukum pidana modern, berupaya untuk mencari berbagai alternatif bagi pidana penjara, salah satunya adalah pidana  harta kekayaan (monetary sanction). Walaupun KUHP telah memuat ketentuan mengenai pidana harta kekayaan, yakni pidana denda, namun umumnya masih sebagai alternatif dari pidana penjara. Artikel ini membahas kebijakan hukum pidana mengenai pidana harta kekayaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Penelitian dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian hukum normative yakni melalui content analysis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai pidana harta kekayaan masih berperan sebagaialternatif dari pidana penjara pada sebagian tindak pidana, sehingga tidak akan berdampak kepada pengurangan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu RUU KUHP harus lebih menempatkan pidana harta kekayaan sebagai pidana pokok yang mandiri tidak sebagai pengganti pidana penjara, sehingga dapat membantu mengatasi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

 

Kata Kunci:  kebijakan hukum pidana, pidana dan pemidanaan, pidana harta kekayaan

 

Abstract

Criminal law policy regarding sentence and sentencing is an important part in the criminal law reform. The current Penal Code, as a Dutch heritage, is still strongly influenced by the classical school and places the prison sentence as the belle. The result is that a high level of imprisonment and then caused over-capacity in the prison, as well as problems with funding and rehabilitation for the prisoners. Therefore, modern criminal law, seeks to find various alternatives to imprisonment, one of which is that monetary sanction. Although the Criminal Code has included provisions regarding monetary sanction, namely fines, it is generally still as an alternative to imprisonment. This article is discussing the criminal law policy regarding monetary sanction in the bill of Criminal Code. The study was conducted using normative legal research methods namely through content analysis. The results of the study indicate that the criminal law policy regarding monetary sanction still acts as an alternative to imprisonment in most of criminal acts, so that it will not have an impact on reducing excess capacity in the prison. Therefore, the bill of Criminal Code should place the monetary sanction as an independent main punishment, not as a substitute for imprisonment, so that it can help overcome over capacity in the prison.

 

Keywords: Criminal Law Policy, sentence and sentencing, monetary sanction

 

Keywords

Keywords: Criminal Law Policy, sentence and sentencing, monetary sanction

Full Text:

PDF

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kenanga.

______. (2016). Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d XI dan Konvensi Hukum Nasional 2008. Semarang: Badan Penenrbit Universitas Diponegoro.

Arief, Barda Nawawi. (2011). Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang: Badan Penerbit Magister.

Bentham, Jeremy. An introduction to the Principles of Morals and Legislation 1781. dalam Kicthener, Botoche Book, 2000.. tersedia : https://socialsciences.mcmaster.ca › econ › ugcm › bentham › morals. (2000)

Cooter, Robert., Thomas Ulen. (2004). Law and Economy. Boston: Pearson Education Inc.

Flechter, George P. (1998). Basic Concept of Criminal Law, New York: Oxford University Press. (

Friedmann , Lawrence M. (2011). The Legal System: A Social Science Perspective. Terjemahan . M. Khozim], Bandung: Nusamedia.

Institute for Criminal Justice Reform. (2015). Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP, Tentang Upaya Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: ICJR.

Samaha, Joel. (2011). Criminal Law,Tenth Edition. Wardworth: Cengage Learning.

M. D, Mahfud M. (2010). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawaji Pers.

Mercuro, Nicholas. dan Steven G. Medena. (1999). Economics and the Law, From Postner to Post Modernism. New Jersey: Pprinceton University Press.

Packer, AH. (1968) . The Limits of Criminal Sanction. Califormia: Stanford University Press.

Sahetapy, Elfina L, Lukito, A Suhartai dan Lisanawati Go. (2017). Tackling Finacial Crimes, Various Internasional Perspective. Surabaya: Genta Publishing.

Samaha, Joel. (2011). Criminal Law,Tenth Edition. Wardworth: Cengage Learning.

Supanto. (2010). Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni.

Sutrisno, Endang. (2011). Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Bandung: Genta Press.

Jurnal

Diah, Pawesti Maharani. (2016). “A Logical Character of Indonesian Adat Law Based on Paul Schoten’s Perspective. Digital Paul Schoten Project, University of Amsterdam, available at: https://www.paulscholten.eu/research/article/a-logical-character-of-indonesian-adat-law-based-on-paul-scholtens-perspective-2/,

Firedman, Brittany and Marry Pattilo. (2019). “Statutory inequality: The Logic of Monetary Sancton in State Law” The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences February 2019, Vol. 5 No. 1 DOI: https://doi.org/10.7758/RSF.2019.5.1.08.

Hamzah, Yoserwan. 2017). “Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana oleh Aparatur Penegak Hukum dalam Hukum Pidana Ekonomi,” Nagari Law Review, Vol. No. 1.

Marbun, Rocky. (2014) “Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3.

Meyer, Joel. (1968). “Reflection to some Theories of Punishment”, Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 59, No.4). Tersedia di https://pdfs.semanticscholar.org ›.

Mulyati, Nani. Santoso, Topo. dan Danil, Elwi Danil. (2017) “A Philosophical Analysis To Uncover The Meaning And Terminology Of Person In Indonesian Criminal Law Context.” Nagari Law Review. Vol. 1, No. 1.

Padityo. Randy. (2017). “Menuju Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat.” Jurnal Legislasi Indonesia. BPHN, Vol. 14, No.02.

Ridwan. (2013). “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum ,Fakultas Hukum Unsyiah, No. 60 Tahun XV.

Rifai, Eddy. (2017). “An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law”, Sriwijaya Law Review, Vol. 1, No. (2).

Ruggiero, Vincenzo. (2011). “An Abolitionis Vieuw of Restorative Justice”. Internationall Journal of Law, Crime and Justice, Vol. 39, No.2. (

Zulfa, Eva Achjani. (2006). “Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.36. No.3.

Website

CNN Indonensia. Pembahasan RUU KUHP dan PKS diperpanjang, CNN Indonensia, Kamis, 25 Juli 2019, tersdia di: ttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20190725122505-32-

Hukum Online. Rancangan KUHP 1999/2000 ini telah masuk di DPR RI untuk dibahas dan disahkan,

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d8993156cb3/dpr-setujui-daftar-prolegnas-dengan-catatan,

http://www.academia.edu/8410855/sejarah Pembentukan KUHP Sistematika KUHP dan Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,

https://www.sagepub.com › files › upm-binaries.