E-BUDGETING DALAM KEUANGAN NEGARA DAN KEUANGAN DAERAH (E-BUDGETING ON STATE BUDGET AND REGIONAL BUDGET)

Farhan Permaqi

Abstract

E-budgeting saat ini merupakan salah satu topik utama yang hangat dan uptodate untuk
diperbincangkan, setelah diterapkan di Surabaya dan DKI Jakarta serta kemungkinan nanti
akan diterapkan pula di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal penyusunan APBN.
Begitu besar reaksi masyarakat dalam menanggapi penerapan e-budgeting tersebut dengan
berbagai alasan dasar, seperti bahwa e-budgeting membuat keuangan daerah menjadi
transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari penyelewengan.

Keywords

e-budgeting; Keuangan Negara; Keuangan Daerah

Full Text:

PDF

References

Buku-Buku

Asshiddiqie,Jimly.Islam dan Tradisi Negara Konstitusi.Padang: Makalah Seminar

Indonesia-Malaysia, 2010

Atmadja, Arifin P. Soeria.Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik,

dan Kritik. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009

Cullis,John dan Philip Jones.Public Finance and public choise.New York: McGraw Hill

Book Company, 1992

Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia.Tujuh Bahan-Bahan Pokok

Indoktrinasi.Jakarta: Dewan Perimbangan Agung, 1961

Fauzan, Muhammad.Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian tentang Hubungan

Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press

Freeman, Robert J. & Craig D. Shoulders.Governmental and Nonprofit Accounting.New

Jersey: Prentice Hall, 2003

Halim, Abdul.Akutansi Keuangan Daerah (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007

Kifliansyah.Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Yogyakarta:

UPP YKPN, 2001

Majelis Permusyawaratan Rakyat.Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Majeles Permusyawaratan

Rakyat, 2013

Mamesah, D. J. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 1995

Mardiasmo.Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi, 2002

Nirzawan.Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu

Utara.Yogyakarta: UPP YKPN, 2001

Palguna, I DewaGede.PengaduanKonstitusional (Constitutional Complaint):

UpayaHukumTerhadapPelanggaranHak-HakKonstitusional. Jakarta:

SinarGrafika, 2013

Ridwan.Hukum Administrasi di Daerah. Yogyakarta: FH UII Press, 2009

Robert & Johnson Ronal W. Lee, Public Budgeting System. Tokyo, 1997

Salvator, Dominic dan Haris Munandar.Ekonomi Internasional Jilid 1.Jakarta:

Erlangga, 1997

Soemantri, Sri.Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi.Bandung: Alumni, 1987

Usman, Marzuki.Strategi Menciptakan Lembaga Keuangan yang Sehat dan Kokoh dalam

Menghadapi Krisi Moneter.Jakarta: Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia

Vol.27 No.2, 1998

Von Hagen, Jurgen.Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance.Dublin:

Economic & Social Research Institute Vol. 33 No. 3, 2002

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

Website

Ahok Bakal „Contek‟e-budgeting Pemkot Surabaya, diunduh dari:

, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.

Asal-Usul Penerapan Sistem E-Budgeting di pemprov DKI, diunduh dari:

, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.

Inilah Penyebab Kisruh Ahok dan DPRD DKI, diunduh dari:

, diakses pada tanggal 21 Maret 2015.