BATAS KONSTITUSIONAL KEKUASAAN EKSEKUTIF PRESIDEN (CONSTITUTIONAL LIMITS OF THE PRESIDENTIAL EXECUTIVE

Abstract

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia idealnya memberikan kekuasaan
yang luas bagi presiden untuk melaksakan tugas eksekutifnya. Kekuasaan yang luas tersebut
hanya dapat dibatasi oleh kekuasaan lain dengan alasan konstitusional. Tulisan ini bermaksud
untuk mendalami dua konsep besar dalam hukum tata negara yaitu hak prerogatif dan prinsip
separation of powers sebagai batasan konstitusional kekuasaan eksekutif presiden. Alat analisis
yang digunakan antara lain adalah pendekatan sejarah, teori konstitusi dan praktek yang
berlaku dinegara lain yaitu Amerika Serikat, New Zealand dan Canada. Hasil analisis
menunjukkan bahwa hak prerogatif berbeda dengan hak eksekutif presiden. Hak prerogatif
memberikan ruang yang luas kepada presiden untuk menggunakan kekuasaannya untuk
mengisi ruang yang belum diatur dalam konstitusi sepanjang untuk menjalankan tugas
eksekutifnya. Batasan hak prerogatif adalah penggunaannya yang dibatasi pada keadaan
darurat sampai dengan lembaga legislatif dapat mengaturnya dalam perundang-undangan.
Sedangkan prinsip separation of powers mendalilkan dua penafsiran yaitu formalis dan
fungsionalis. Pandangan formalis mendasarkan dirinya pada unitary power doctrine yang
melarang segala bentuk intervensi cabang kekuasaan lain terhadap kekuasaan eksekutif,
sedangkan pendekatan fungsionalis beranggapan bahwa batasan kekuasaan eksekutif
dimungkinkan selama tidak berdampak secara mendasar kepada presiden untuk menjalankan
kekuasaan eksekutifnya.