REORIENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG (THE REORIENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY ON IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL AUTONOMY IN THE FIELD OF LAND AND LAND USE)

Wahyu Nugroho

Abstract

Perjalanan otonomi daerah dalam praktik melahirkan dorongan untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah melalui kolaborasi dengan sejumlah investor yang berpotensi merusak
ekologi, mereduksi sumber daya alam serta penggeseran terhadap masyarakat adat untuk
mengakses hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak kolektif yang dapat dinikmati oleh
masyarakat adat. Orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah di
bidang pertanahan dan penataan ruang berdampak kepada perubahaan dalam penataan
ruang, konflik-konflik pertanahan antara pemerintah daerah atau para pengusaha dengan
masyarakat lokal dan lemahnya budaya hukum masyarakat daerah tentang arti pentingnya
ruang terbuka hijau, begitu juga dengan ego sektoral antar kedinasan dalam satu
pemerintahan kota/kabupaten. Kebijakan tersebut menggunakan paradigma kapitalistik yang
selalu mengembangkan perekonomian daerah, tanpa memerhatikan peraturan daerah tentang
rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kota dan tanah milik masyarakat lokal. Selain itu,
lemahnya pengawasan pusat terhadap daerah dalam kebijakannya mengakibatkan sulitnya
kepala daerah untuk dikenakan sanksi atas tindakan yang melampaui kewenangannya atau
perbuatan melawan hukum, salah satu contohnya soal perizinan kepada para pengusaha.
Melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai amandemen dari UU
No. 32 tahun 2004, telah nampak hubungan yang hierarkhis antara pemerintah pusat dengan
daerah, begitu juga dengan penanganan konflik-konflik yang terjadi di daerah.

Keywords

pemerintahan daerah; otonomi daerah; penataan ruang; pertanahan; masyarakat daerah

Full Text:

PDF

References

Fakih, Mansour, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2006.

Saptomo, Ade, Hukum dan Kearifan Lokal; Revitalisasi Hukum Adat Nusantara,

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Savitri, Myrna A., dkk., Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi

dalam Konflik Agraria di Indonesia, Ed. I, Jakarta: Epistema Institute, 2011.

Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2014.

Sodiki, Achmad, Empat Puluh Tahun Masalah Dasar Hukum Agraria, Pidato

Pengukuhan Guru Besar, 17 Juni 2000.

Yusriyadi, Industrialisasi & Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah, Cet. 1,

Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

RUU Pertanahan, Prolegnas tahun 2013

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Poltak, Advokat Pertanahan & Wakil Ketua LSM

Pancanaka Bidang Advokasi Tanah, LSM Pancanaka (Lembaga Pemberdayaan

dan Advokasi Tanah untuk Keadilan) di Jakarta, pada Hari Selasa, 23

September 2014 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ridwan Maulana, Konsultan Bidang Penataan Ruang

(Planologi), yang dipekerjakan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman

Pemerintah Kota Bekasi, di Bekasi, pada Hari Selasa, 07 Oktober 2014 pukul

00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sumanto, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, di

Bogor, pada Hari Selasa, 21 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sumanto, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, di

Bogor, pada Hari Selasa, 21 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sumanto, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, di

Bogor, pada Hari Selasa, 21 Oktober 2014 pukul 14.00 WIB.

Jurnal

Jati, Wasisto Rahardo, “Politik Agraria di Yogyakarta: Identitas Patrimonial dan

Dualisme Hukum Agraria”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 11 No. 1 - Maret

, Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan HAM RI.