SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DALAM PROSES PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN POWER OF ATTORNEY IMPOSING SECURITY RIGHTS (SKHMT) AND ITS INFLUENCE TO PUBLICITY RIGHTS FULLFILMENT IN SECURITY RIGHTS PROVIDING)

Made Oka Cahyadi Wiguna

Abstract

Hak Tanggungan diharapkan mampu menjadi lembaga jaminan yang kuat dan dapat
memberikan kepastian hukum. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan
APHT, dimana pemberi Hak Tanggungan sendiri menghadap langsung kehadapan PPAT atau
dapat juga dengan menggunakan SKMHT yang dibuat oleh notaris atau PPAT sebagai dasar
pembuatan APHT. Dengan adanya ketentuan tersebut, pada dasarnya tersirat ketentuan
bahwa SKMHT wajib dibuat dengan menggunakan akta otentik. Apabila SKMHT tidak
memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan UUHT secara substansi, maka konsekuensi
hukumnya adalah SKMHT tersebut batal demi hukum dan PPAT dilarang membuatkan
APHT. Lebih lanjut, apabila SKMHT yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi ketentuan
yang diatur dalam UUJN maka konsekuensi hukumnya adalah kekuatan pembuktiannya
menjadi akta di bawah tangan. Jika hal tersebut terjadi, sesungguhnya APHT yang dibuat
oleh PPAT dengan dasar SKMHT tidak dapat didaftarkan. Hal tersebut dikarenakan,
SKMHT yang dijadikan dasar pembuatan APHT melanggar ketentuan yang tersirat dalam
UUHT yaitu dibuat dengan Akta Otentik, sehingga akibatnya asas publisitas Hak
Tanggungan tidak terpenuhi.

Keywords

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan; Asas Publisitas

Full Text:

PDF

References

Buku - Buku

B. Hestu Cipto Handoyo, 2014, Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah

Akademik, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Jakarta : Djambatan.

Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung : Refika

Aditama.

, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung : Refika Aditama.

Herlien Budiono, 2008, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,

Bandung : Citra Aditya Bakti.

H. Salim HS, 2008, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta : Raja

Grafindo Persada.

Komariah, 2005, Hukum Perdata, Cetakan kelima, Malang : Universitas

Muhammadiyah Malang Press.

Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya,

Yogyakarta : Kanisius.

Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta :

Kencana.

Purawahid Patrik dan Kashadi, 2009, Hukum Jaminan, Semarang : Badan Penerbit

Universitas Diponegoro.

Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Website

Alwesius, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ( SKMHT Wajib Dibuat

Oleh Notaris Atau PPAT), 08 September 2011,

http://alwesius.blogspot.com/2011/09/blog-post.html, (07.51).