REFORMASI PAJAK DI INDONESIA TAX REFORM IN INDONESIA

Abstract

Reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan
prinsip self assessment,menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan
memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak
Penjualan). Setelah berjalan 10 tahun, reformasi pajak 1983 ini dilanjutkan
dengan reformasi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah undang-undang
sebelumnya dan membuat undang-undang baru. Dalam reformasi lanjutan ini,
tarif PPh kembali diturunkan dan mulai diperkenalkan PPh Final. Selain itu,
pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya ditata dalam sebuah
undang-undang. Demikian juga PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan
BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) masing-masing ditata
dalam undang-undang. Reformasi pajak 1983, 1994, dan 1997 diterima baik
oleh masyarakat dan sukses mencapai target atau sasarannya. Sedangkan
reformasi-reformasi pajak pasca 1997, meski dengan biaya yang amat mahal,
tetapi karena tidak direncanakan dengan baik dan bermuatan politis,
memberikan indikasi kegagalan.