DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK

Zainal Abidin Saleh

Abstract

Menurut paham negara Demokrasi modern, Partai Politik,
Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga
institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.
Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk
memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat Pemilihan
Umum agar Badan Perwakilan Rakyat di dominasi oleh Partai
Politik yang bersangkutan.
Pada saat pemilu dijadikan manifestasi prinsip
kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan
kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang
tergabung dalam Partai Politik.
Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah.
Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan
berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan
berkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara
pemungutan suara yang bebas dan yang sederajat dengan itu.
Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia dan
berkesamaan merupakan hal yang esensial dalam
penyelenggaraan pemilu.

Full Text:

PDF

References

Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia,

Studi Sosio-Legal atas Konsituante 1956-1959, Grafita, Jakarta, 1995.

Arief Budiman, Teori Negara Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia,

Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi

Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di

Indonesia), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003.

Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Fakultas Pasca

Sarjana UI, Jakarta,1990.

Hasan Al Rasyid, Pengisian Jabatan Presiden, Grafiti, Jakarta, 1999.

Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Cet. IV, Aksara Baru, Jakarta,

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia-Jakarta, 1986

Moh. Kusnardi & Hasmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,

Pusat Studi HTN-FHUI, Jakarta, 1983.

Rusadi Kartaprawira, Sistem Politik Indonesia suatu Modal Pengantar, Cet. V,

Sinar Baru, Bandung, 1988.

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen I, II, III dan IV.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik.

Undang-Undang No.10, tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.