Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia

Miftah Faried Hadinatha

Abstract

This article was written departing from the unrest of the condition of the laws and regulations in Indonesia experiencing hyper-regulation. This is one of them is due to so often the material of Government Regulations (PP) and Presidential Regulations (Perpres) delegate technical rules to lower regulations, such as Ministerial Regulations. In that case, the study seeks to decide for both types of regulations. The question will be focused in two; First how to organize the content material pp and perpres? Second, what are the implications that arise from the arrangement of PP and Perpres charge material? This type of research is normative with secondary data being its main base. While the approach used is conceptual and legislation. The first research results, the arrangement of PP and Perpres materials are carried out by first complying with the concept of hieraricis, then making the type of two, then ensuring the style of sentence formulation, continued to adhere to the principles of the formation of laws and regulations that are all contained in academic manuscripts, and ended with the omnibus law method. Second, the implications that occur as a result of the arrangement is that the centralization of the issuance of regulations will be on the President, the rules in question will be easily supervised by the President, and minimize the symptoms of sub-delegations.

Keywords

organize, implication, laws

Full Text:

PDF

References

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2020. Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum Jakarta: Konstitutusi Press.

--------------, Jimly. 2020. Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

--------------, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

-------------, Jimly. 2010. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Ni’matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

Indarti, Maria Farida. 2019. Ilmu Perundangan-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.

-------------, 2004. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius.

Isra, Saldi. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kelsen, Hans. 2008. Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik. terj. Nurulita Yusron. Bandung: Nusa Media.

Manan, Bagir. 2006. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: UII Press.

MD, Moh.Mahfud. 2012. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

Mochtar, Zainal Arifin. dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia,

Suny, Ismail. 1983. Pergeseran Kekuasaaan Eksekutif. Jakarta: Aksara Baru.

Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel dan Penelitian

Aditya, Zaka Firma dan M. Reza Winata. 2018. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Negara Hukum. Volume. 9, Nomor. 1.

Agustina, Shinta. 2015. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Peradilan Pidana. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Volume. 44, Nomor. 4.

Ahmad Husen. 2019. Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal UKM Lex Scientia Law Review. Volume 3, Nomor. 1.

AnggoNomor, Bayu Dwi. 2020. Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Rechtsvinding Volume. 9, Nomor. 1.

----------, Bayu Dwi. 2019. Peranan Presiden Dalam Penataan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. Jurnal Majelis.

Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita – Pelita IV, Disertasi Program Doktor Universitas Indonesia, tahun 1990.

Apendi, Sofyan. 2021. Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional Jurnal Pakuan Law Review.

Firdausy, Sunny Ummul, dan Rizal Abdurrahman. 2017. Analisis Batasan Kewenangan Presiden dalam Membentuk Peraturan Presiden Menurut Undang-Undang Nomormor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jurnal Res Publica. Volume. 1, Nomor. 3.

Prasetyaningsih, Rahayu. 2017. Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume. 4, Nomor. 2, 2017.

Prabandai, Hendra Wahanu. 2018. Rekonstruksi Mekanisme Perencanaan Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Jurnal Undang: Hukum. Volume. 1, Nomor. 1.

PrayitNomor, Cipto. 2020. Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jurnal Konstitusi. Volume. 17, Nomor. 2.

Risyawati, Aprista. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Adminstrative law and Government Journal. Volume. 3, Nomor. 2.

Saleh, Muhammad. Rekonseptualisasi Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tesis pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Simatupang, Taufik H. 2019. Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume. 19, Nomor. 2.

Sjarif, Fitriani Ahlan. 2017. Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan yang Menjalankan Delegasi dari Undang-Undang di Indonesia. Pakuan Law Review. Volume. 3, Nomor. 2.

Tim Peneliti. 2009. Laporan Penelitian Pengawasan Terahdap Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: Kerja sama antara DPR dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi dan OtoNomormi Daerah Fakultas Hukum UGM.

Internet

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019#:~:text=Jumlah%20Regulasi%20yang%20Diterbitkan%20(2014%2D2019)&text=Sebanyak%2010.180%20regulasi%20diterbitkan%20pada,presiden%2C%20dan%208.684%20peraturan%20menteri, diakses 27 Maret 2021.

https://peraturan.go.id/peraturan/list.html?id=11e449f368aacfa0a20b313231373330, diakses 27 Maret 2021.

https://peraturan.go.id/peraturan/list.html?id=11e449f36b994650a19f313231373335, diakses 27 Maret 2021.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/717/1/012001/pdf. Diakses 23 Agustus 2021.

https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/618-menjadi-pembantu-presiden.html, diakses 14 September 2021.

https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/87867/FATHORRAHMAN%2C%20SH-160720101017_1.pdf?sequence=1, diakses 15 September 2021.

https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2780/jaga-efektivitas-pengendalian-covid-19-pemerintah-perpanjang-dan-perluas-ppkm-mikro, diakases 15 September 2021.

https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjkyMzRiMDhmYWE0OTEwZGVlNTI3OWFm&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMDgvMDIvMjkyMzRiMDhmYWE0OTEwZGVlNTI3OWFmL3BlcmlsYWt1LW1hc3lhcmFrYXQtcGFkYS1tYXNhLXBwa20tZGFydXJhdC0taGFzaWwtc3VydmVpLXBlcmlsYWt1LW1hc3lhcmFrYXQtLXBhZGEtbWFzYS1wYW5kZW1pLWNvdmlkLTE5LS1wZXJpb2RlLTEzLTIwLWp1bGktMjAyMS5odG1s&twoadfNomorarfeauf=MjAyMS0wOS0yMyAyMjowMDozOA%3D%3D, diakses 15 September 2021.

Saldi Isra, “Merampingkan Regulasi”, Kompas, 13 Maret 2017.

Peraturan dan Risalah Rapat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomormor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011.