PENYADAPAN DAN EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI

Agus Suntoro

Abstract

Presiden Joko Widodo telah melantik Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberikan mandat pengawasan dan perijinan penyadapan. Pembentuan Dewan Pengawas ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang dalam proses politiknya memantik penolakan publik dan demonstrasi yang berujung kekerasan. Penyadapan dalam aspek penegakan hukum menjadi hal krusial karena berkaitan pembatasan hak asasi manusia terutama kebebasan pribadi (privacy rights) dan bagaimana meletakan posisi Dewan Pengawas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjawab rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan pembatasan hak atas kebebasan pribadi (privacy right) dalam prespektif hak asasi manusia dan relasinya dalam penegakan hukum pidana; (2) bagaimana muatan materi dalam UU Nomor 19 tahun 2019 mengenai penyadapan dan perbandingan dengan konsep ideal penyadapan dalam kerangka penegakan hukum; (3) bagaimana tinjauan terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan penyajian deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan permintaan keterangan ahli dan aparat penegak hukum, sedangkan data sekunder dari laporan, jurnal, buku dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa hak kebebasan pribadi (privacy right) dalam penegakan hukum dapat dilakukan pembatasan melalui peraturan setingkat undang-undang, akan tetapi muatan materi dalam UU Nomor 19 tahun 2019 sangat tidak memadai dan berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, serta perlunya evaluasi terhadap eksistensi Dewan Pengawas.

Keywords

dewan pengawas KPK; penyadapan; hak asasi manusia; pembaruan hukum; kebebasan pribadi

Full Text:

PDF

References

DAFTAR PUSTAKA

Baleg. “Naskah Akademis RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jakarta, 2019.

Branch, Philip. “Lawful Interception of the Internet.” Australian Journal of Emerging Technologies and Society June (2003): 1–7.

Brandeis, Samuel D. Warren; Louis D. “The Right to Privacy.” Harvad Law Review 40, no. 5 (1973): 193–220. http://links.jstor.org/sici?sici=0017-811X%2818901215%294%3A5%3C193%3ATRTP%3E2.0.CO%3B2-C%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11660962.

Chene, Marie. “Successful Anti-Corruption Reforms.” Berlin, Germany, 2015.

Dewita, Misra. “Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Unversitas Indonesia, 2011.

Europe, Council of. Convention on Cybercrime (2001).

Jacobs, Leslie Gielow, and Benjamin Wagner. “Limits to the Independent Anti-Corruption Commission Model of Corruption Reform: Lessons from Indonesia.” Global Business & Development Law Journal 20, no. 2 (2007): 327–32.

Jurist, American Assiociation for the International Commiission of. Siracusa Principles, on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (1985). www.icj.org.

Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 (2010).

KPK. “Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun2018,” 2018. www.kpk.go.id.

Makarim, Edmon. “Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (Lawful Interception).” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 2, no. April-Juni (2010): 219–46.

Martini, Maria. “Causes of Corruption in Indonesia.” Anti Corruption Resources Centre, 2012. http://www.u4.no/publications/causes-of-corruption-in-indonesia/downloadasset/2890.

Muñoz, Alfonso, Manuel Urueña, Raquel Aparicio, and Gerson Rodríguez De Los Santos. “Digital Wiretap Warrant: Improving the Security of ETSI Lawful Interception.” Digital Investigation 14, no. March 2011 (2015): 1–16. https://doi.org/10.1016/j.diin.2015.04.005.

Rachmad, Andi. “Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.” Samudra Keadilan 11, no. September 2008 (2016): 239–49.

Scheinin, Martin. Compilation of good practice on legal and institutional freamworks and measures that ensure respect for human right by intelligence agencies while countering terrorism, including on the oversight, GE.10-1341 § (2010).

Supriyadi W Eddyono, wahyudi Djafar. “Menata (Kembali) Hukum Penyadapan Di Indonesia.” Jakarta, 2012.

UN, General Assembly. Principles Relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), OCHCR § (2014). https://doi.org/10.1017/cbo9781139565325.015.

Wawan Suyatmiko, Alvin Nicola. “Anti-Corruption Agency Strengthening Initiative: Assessment of the Indonesia Anti-Corruption Agency 2019.” Berlin, Germany, 2019. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-English-ACA-Assessment-Report_TII.pdf.

World Bank. “Combating Corruption in Indonesia.” East Asia Poverty Reduction and Economic Unit. Vol. 20, 2003. https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1623440.