PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM UPAYA REFORMASI REGULASI

Antoni Putra

Abstract

Omnibus law is a law that focuses on simplifying the number of regulations because of its revision and repeal of many laws at once. The use of the concept of the omnibus law has not been accommodated in Law Number 12 of 2011, but the use of this concept is not prohibited. This concept is only appropriate to overcome the problem of too many regulations, but the problem of regulation is not only that, there are still disharmonious problems, overlapping, inappropriate material, and sectoral egos from forming institutions. Then, the application of the omnibus law must comply with the principles of transparency, participation, and accountability.

Keywords

Omnibus law, Regulatory Reform, Law, Harmonization, Participation

Full Text:

PDF

References

A. Ahsin Thohari, “Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4 Desember 2011

Agus Sahbani, Permenkumham Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU, hukumonline.com, publis pada 2 November 2019. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc39c5d3a98/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu/,

Bayu Dwi Anggono, 2014, Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Undang-undang, serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012), Disertasi Doktor, Universitas Indonesia: Jakarta

Bivitri Susanti, dalam jumpa pers “RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru" Jakarta, (17/11),

Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017

Fitra Moerat Ramadhan, Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law, https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law,

Hukumonline.com, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, dipublikasi pada Jumat, 17 February 2017, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/

Indra Nugraha , Walhi: Bukan Dihapus, Amdal, dan IMB, Harusnya Melengkapi Rencana Detail Tata Ruang, dipublikasi 26 November 2019, https://www.mongabay.co.id/2019/11/26/walhi-bukan-dihapus-amdal-dan-imb-harusnya-melengkapi-rencana-detail-tata-ruang/

Khairul Fahmi Sentralisasi Pembentukan Perda,Harian Kompas 21 Oktober 2019, versi elektronik tersedia pada: https://kompas.id/baca/opini/2019/10/21/sentralisasi-pembentukan-perda/,

M. Nur Sholikin, Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law, https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037

Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, dalam A. Ahsin Thohari, “Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4 Desember 2011, tersedia pada https://library.unej.ac.id.,

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa, 2019, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, PSHK: Jakarta,

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK Sampaikan Masukan Prolegnas dan Omnibus Law, dipublikasi pada 21 November 2019, https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/,

Satya Arinanto, Reviving omnibus law: Legal option for better coherence, Harian Jawa Post, https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-better-coherence.html

Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, 2014, Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, tersedia pada https://www.bphn.go.id,,