REKONSTRUKSI PERGESERAN PARADIGMA UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PRA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Bagus Hermanto, Kadek Agus Sudiarawan

Abstract

Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang memberi ruang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak mendorong pergeseran paradigma upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pra-pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pergeseran paradigma upaya administratif tersebut memberi kewenangan pada PT TUN untuk mengadili sengketa penetapan pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Daerah, serta Mahkamah Agung dalam hal kasasi atas putusan PT TUN tersebut. Hal tersebut salah satunya harus disertai dengan penegasan yang sejalan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang selaras dengan paradigma upaya administratif pada Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Pemerintahan Daerah kaitannya dengan sengketa pra-pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode Penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta merekonstruksi pergeseran paradigma upaya administratif termasuk dalam penyelesaian sengketa administratif pada tahapan pra-pemilihan Kepala daerah di Indonesia.

Keywords

Pergeseran Paradigma, Upaya Administratif, Sengketa Pra-Pemilihan Kepala Daerah

Full Text:

PDF

References

Abdul Mukthie Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.

Abu Daud Busroh, 2011, Ilmu Negara, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Adriaan W. Bedner, 2010, Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Seri Sosio-Legal Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta : HuMA Jakarta, KITLV, van Vollenhoven Institute.

______, “Indonesian Legal Scholarship and Jurisprudence as an Obstacle for Transplanting Legal Institutions,” Hague Journal on the Rule of Law, Volume 5, Issue 2, September 2013, p. 260.

Ali Marwan Hsb, “Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 03, September 2016, hlm. 228-229.

A. Siti Soetami, 2009, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan Keenam, Bandung : Refika Aditama.

Benjamin Smith,” The Origins of Regional Autonomy in Indonesia: Experts and the Marketing of Political Interests”, Journal of East Asian Studies, May-August 2008, p. 229.

Bungasan Hutapea,”Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 4, Nomor 1, April 2015, hlm. 8-10.

Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada”, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2, Juli 2017.

Depri Liber Sonata, 2014,”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum“, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, hlm. 24-25.

Edward Aspinall and Wawan Mas’udi, “The 2017 Pilkada (Local Elections) in Indonesia: Clientelism, Programmatic Politics and Social Networks”, Contemporary Southeast Asia, Volume 39, Number 3, 2017.

Firzhal Arzhi Jiwantara, Huala Adolf, Gatot Dwi Hendro Wibowo, and R.R. Cahyowati, “The Extension of Absolute Competence of State Administrative Court after the Enactment of Act Number 30 of 2014 on Government Administration in Indonesia”, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 2, 2018, p. 3.

Happy Susanto,”Konsep Paradigma Ilmu-ilmu Sosial dan Relevansinya bagi Perkembangan Pengetahuan”, Muaddib, Volume 04, Nomor 02, Juli-Desember 2014, h. 97-98.

I Dewa Gede Atmadja, 2012, Ilmu Negara, Perspektif Historis Yuridis Ketatanegaraan, Cetakan Pertama, Malang : Setara Press.

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, et.al., 2016, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Cetakan Pertama, Malang : Setara Press.

_____, “Gagasan Rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 3, September 2017, hlm. 316.

Indroharto, 1993 Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II: Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Irvan Mawardi, 2011, Pemilu dalam Cengkraman Oligarki, Yogyakarta: PUKAP.

______, 2016, Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Thafa Media.

Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Jakarta : Konstitusi Press, 2012.

_____, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Konpress.

Karen Petroski, “Legal Fictions and the Limits of Legal Language”, International Journal of Law in Context, Volume 9, Issue 4, 2013, p. 488.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi Undang-undang Pilkada, 2015, Menuju Pilkada Serentak Nasional 2021 Substansi dan Strategi Perubahan UU No 1/2015, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Perludem Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2015, Pedoman Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, Cetakan Pertama, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mahkamah Konstitusi, 2016, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia : Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta : UII Press, 2010.

Nafay Choudhury, “Revisiting Critical Legal Pluralism: Normative Contestations in the Afghan Courtroom,” Asian Journal of Law and Society, Volume 4, 2017, p. 231.

Philipus Mandiri Hadjon, et.al., 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

_____, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380).

_____, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 560).

_____, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678).

_____, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898).

Ridho Imawan Hanafi,”Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik”, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 4.

R. Wiyono, 2009, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta : Sinar Grafika.

Rochmat Soemitro,1998, Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung : Refika Aditama.

Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, 2013, Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar : Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung, Yogyakarta : Thafa Media.

Simon Butt, “Freedom of Information Law and Its Application in Indonesia: A Preliminary Assessment,” Asian Journal of Comparative Law, Volume 8, Issue 1, 2013, p. 9.

Sjachran Basah, 1985, Eksistensi Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung : Alumni.

Sudarsono, 2011,”Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara” dalam I Dewa Gede Atmadja, 2011, Demokrasi, HAM, & Konstitusi Perspektif Negara-Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan,Editor : I Gede Yusa, Cetakan Pertama, Malang : Setara Press.

Sulaiman,”Paradigma dalam Penelitian Hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 2, Agustus 2018, h. 256-257.

Suryapratim Roy, “Mediators and Moderators of Normative Reductionism Towards a Testimonial Approach to Expertise in Legal Inquiry”, European Journal of Risk Regulation, Volume 3, 2016, p. 536.

SF. Marbun, 1998, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit. Liberty, Yogyakarta.

_____, 2003, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Ujang Abdullah, 2009, “Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal PTUN Palembang, Volume 1, Nomor 1, hlm. 9.

W. Riawan Tjandra, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Yudi Martono Wahyunadi, 2016,”Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Disertasi, Program Doktor Universitas Trisakti, Jakarta.

Zairin Harahap, 2010, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press.