PERAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMENGARUHI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ALI MARWAN HSB

Abstract

Ketidakpercayaan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi tentu menjadi satu masalah dalam proses pencarian keadilan di Indonesia. Hanya dikarenakan Ketua Mahkamah Konstitusi diduga melakukan lobi-lobi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dianggap Mahkamah Konstitusi tidak lagi objektif dalam memutuskan suatu perkara. Dalam tulisan ini kemudian akan dilihat bagaimana sebenarnya keberadaan atau peran seorang Ketua Mahkamah Konstitusi dalam memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam proses pengambilan keputusan pada Rapat Permusyawaratan Hakim, orang Ketua tidak bisa mendikte dan memaksakan isi putusan sebagaimana yang diinginkannya kepada semua hakim konstitusi lain. Hal ini jelas terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, di mana seorang Ketua Mahkamah Konstitusi kalah dalam perdebatan di Rapat Permusyawaratan Hakim dan mengajukan dissenting opinion. Dari hal tersebut juga dapat dilihat bahwa seorang Ketua Mahkamah Konstitusi tidak bisa memengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi dengan kedudukannya, melainkan dengan argumentasinya terhadap suatu perkara. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya dugaan-dugaan lobi antara hakim konstitusi termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara pengusul disarankan agar proses perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi tidak lagi dilakukan fit and proper test.

Keywords

Peran, Ketua, Mahkamah Konstitusi, Putusan

Full Text:

PDF

References

Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Bambang Widjojanto, Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 2009, Jakarta: Kemitraan Partnership, 2009.

Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

KRHN, Menggapai Keadilan Konstitusi; Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Jakarta: KRHN-USAID-DRSP, 2008.

Muchammad Ali Safa’at, dkk, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2011.

Rita Triana Budiarti, Kontroversi Mahfud MD Jilid 1, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

----------, Kontroversi Mahfud MD Jilid 2 di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Tim KRHN, Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.

Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.

Ali Marwan Hsb, “Mahkamah Konstitusi sebagai Neutralizer terhadap Lembaga Politik”, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013.

Mira Fajriyah, “Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Pan Mohamad Faiz, “Mekanisme Seleksi Hakim Konstitusi”, Koran Sindo, Kamis, 2 Februari 2017.

Shanti Dwi Kartika, “Seleksi untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi”, Majalah Info Singkat Hukum, Vol. IX, No. 06/II/Puslit/Maret/2017.

Bagus Joko Puruitomo dan Fitra Arsil, “Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi”, Makalah, hlm. 8 – 9, http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S55607-Bagus%20Joko%20Puruitomo, diunduh pada 21 Februari 2018 Pukul 09.00 WIB.

http://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/18233891/mk-kabulkan-penarikan-permohonan-uji-materi-terkait-hak-angket-kpk, diakses pada 13 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

https://news.detik.com/berita/3864092/icw-selama-ketua-mk-masih-arief-hidayat-kami-tak-akan-gugat-uu-md3, diakses pada 13 Februari 2018, Pukul 10.10 WIB.

https://www.jpnn.com/news/hamdan-tolak-ikut-fit-and-proper-test, diakses pada 21 Februari 2018, Pukul 10.00 WIB.

Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”,http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#.WoMMW7xl9dI, diakses pada 14 Februari 2018, Pukul 09.00 WIB.