GAGASAN PERLUASAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PIHAK PEMOHON DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendorong pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni menangani sengketa kewenangan antar lembaga negara, namun konstruksi norma a quo membatasi definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara. Hal tersebut harus direkonstruksi untuk memberikan perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Adapun tulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan Perbandingan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji serta menggagas perluasan definisi lembaga negara sebagai pihak pemohon dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi.

Keywords

Lembaga Negara; Mahkamah Konstitusi; Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara

Full Text:

PDF

References

Abdul Mukthie Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.

Abu Daud Busroh, 2011, Ilmu Negara, Cetakan Kesembilan, Jakarta : Sinar Grafika.

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung.

Depri Liber Sonata, 2014,”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum“, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret, hlm. 24-25.

I Dewa Gede Atmadja, 2012, Ilmu Negara, Perspektif Historis Yuridis Ketatanegaraan, Cetakan Pertama, Malang : Setara Press.

I Dewa Gede Palguna, 2017,”Mengawal Konstitusi Negara, UUD 1945: Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Univesitas Udayana, bertempat di Kampus Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 29 Juli, h. 11-14.

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, et.al., 2016, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.

_____, 2017,”Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan : Penguatan dan Penegasan terhadap Sistem Presidensiil”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 3, September, hlm. 313-314.

Janedjri M. Gaffar, 2009,”Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pancasila di Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 17 Oktober, h. 11-18.

Janpatar Simamora,2006, Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 1, h.79.

Janpatar Simamora, 2016,”Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 1, Februari.

Jimly Asshiddiqie, 2004, “Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi”, Makalah disampaikan dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi dihadapan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 16 Agustus, h. 23-24.

_____, 2005, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2005, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta: Konstitusi Press.

_____, 2007, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Cetakan Pertama, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

_____, 2008, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta : Bhuana Inti Populer.

_____,2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Sinar Grafika.

Luthfi Widagdo Eddyono, 2010, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3.

Mahkamah Konstitusi, 2012, Risalah Putusan Sela Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Nomor Perkara 3/SKLN-X/2012, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

_____, 2016, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Jakarta : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

_____, 2016, Harmoni Sosial Dan Budaya Demokrasi Yang Berkeadilan, Laporan Tahunan 2016, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat), Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2011, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta.

Maruarar Siahaan, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Mas, 2017, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M.L. Cohen and K.C. Olson, 1992, Legal Research in a Nutshell, West Publishing Co., St. Paul Minnesota.

Ni’matul Huda, 2016, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Yogyakarta : FH UII Press.

_____, 2017,“Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 2, Volume 24, April.

Patrialis Akbar, 2013, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, et.al., 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Cetakan Kedua, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

____, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, diucapkan pada Sidang Terbuka untuk Umum, 16 Januari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012, diucapkan pada Sidang Terbuka untuk Umum, 19 September 2012.

S.F. Marbun, 1997, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty.

Sulistyani Eka Lestari, 2014,” Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Ilmu Hukum, Pebruari, Volume 10, Nomor 19.

The Constitutional Court of Republic of Indonesia, 2015, The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and the Law of the Republic of Indonesia concerning the Constitutional Court, 5th Edition, Jakarta : The Constitutional Court of Republic of Indonesia.

Widodo Ekatjahjana, 2009,”Hukum Acara Peradilan Tata Negara dan Asas-asas Hukum yang Melandasinya di Indoensia”, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 38, Nomor 4, Desember, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.