MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Mei Susanto

Abstract

Mekanisme pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan persoalan ketatanegaraan Indonesia karena sering kali berubah. Berdasarkan praktek, ada dua model utama mekanisme pemilihan pimpinan DPR, yaitu berdasarkan sistem paket yang diusulkan oleh partai politik / gabungan partai politik dan berdasarkan sistem otomatis bagi partai politik yang memperoleh kursi terbanyak hasil pemilihan umum. Perubahan mekanisme tersebut membuat stabilitas politik di internal DPR menjadi terganggu bahkan membuat “krisis badan perwakilan” pada tahun 2014 karena mekanisme pemilihan menggunakan sistem paket yang diusulkan partai politik / gabungan partai politik menghasilkan penguasaan pimpinan DPR oleh satu kelompok koalisi partai politik saja. MK dalam Putusan No. 73/PUU-XII/2014 menyatakan mekanisme pemilihan pimpinan DPR tersebut sebagai kebijakan hukum terbuka sebagai bentuk menahan/pengekangan diri karena berkaitan dengan konfigurasi politik yang ada di DPR. Dari hasil penelitian yang dilakukan, mekanisme pemilihan pimpinan DPR berdasarkan sistem otomatis bagi partai politik yang memperoleh kursi terbanyak hasil pemilihan umum lebih ideal diterapkan dengan alasan: (1) sebagai bentuk penghormatan kedaulatan rakyat; (2) konfigurasi pimpinan DPR tidak hanya berasal dari satu kelompok saja, melainkan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh; dan (3) menjamin stabilitas politik di DPR. Dengan demikian dapat berimplikasi pada penguatan pelembagaan demokrasi badan perwakilan rakyat.

Keywords

Dewan Perwakilan Rakyat; Pimpinan DPR; Mekanisme Pemilihan; Partai Politik; Koalisi.

Full Text:

PDF

References

Ahmad Hanafi, “Mengapa Pimpinan Alat Kelengkapan DPR Strategis”, (http://ipc.or.id/mengapa-pimpinan-alat-kelengkapan-dpr-strategis/).

Bagir Manan. 2006. Konvensi Ketatanegaraan. Yogyakarta: FH UII Press,

Donald A. Rumokoy. 2011. Praktik Konvensi Ketatanegaraan, Jakarta: Media Prima Aksara,

K.C. Wheare. 1966. Modern Constitution, London: Oxford University Press.

Keputusan DPR No. 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib DPR.

Lon L. Fuller. 1963. The Morality of Law, Revised Edition, New Haven and London: Yale University Press.

Mark Grossman. 2009. Speakers of the House of Representatives, New York: Grey House Publishing.

Mei Susanto, Kuasa Menguasai DPR, Opini Detik.com, 28 Februari 2018, https://news.detik.com/kolom/d-3890199/kuasa-menguasai-dpr.

PDIP, “Diwarnai Walk Out, Revisi UU MD3 Akhirnya Disahkan”, (https://news.okezone.com/read/2014/07/08/339/1010163/diwarnai-walk-out-revisi-uu-md3-akhirnya-disahkan).

Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Putusan MK No. 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2014.

Raden Violla Reininda. 2018. Penafsiran “Open Legal Policy”: Studi Terhadap Pengujian Konstitusionaltas Undang-Undang Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Richard A. Posner. 1983. “The Meaning of Judicial Self Restraint”, Indiana Law Journal, Vol. 59 No. 1.

Saldi Isra. 3 November 2014. “Ketika DPR Terbelah”. Opini Media Indonesia,

Susi Dwi Harijanti. 2008. “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia”, Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Tommy A. Legowo, “DPR Terbelah, Kinerja Lebih Buruk”, dalam (https://nasional.tempo.co/read/629777/dpr-terbelah-kinerja-lebih-buruk/).

UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Valery Heitshusen. 2011. “The Speaker of the House: House Officer, Party Leader, and Representative”, Congressional Research Service.

----------. 2019. “Speakers of the House: Election, 1913-2019”, Congressional Research Service,

Wicaksana Dramanda, 2014. “Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 4.