POLITIK HUKUM REGULASI PEMIIHAN UMUM DI INDONESIA: PROBLEM DAN TANTANGANNYA

Ayon Diniyanto

Abstract

The holding of general elections or elections is a consequence that must be carried out by democratic countries including Indonesia. Implementation election in Indonesia is always covered by legal instruments. Welcoming election in 2019 the overarching legal instrument is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The legal instrumen in its situation turns out to have problems. Problem include presidential threshold, parliamentary threshold, electoral system, electoral district of magnitude, and result conversion method. The existence of these problems is certainly a challenge in the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections wich must be faced. Before facing the challenge, it is better to know in advance the legal politics of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. It is very important to know the purpose of making regulations about elections. This article dicusses the legal politics of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections usin three criteria, namly (1) legal policies issued; (2) legal policy background; and(3) law enforcement from policies issued. This aricle also reviews the problem and substnace of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as mentioned.

Keywords

Legal Politics; Elections; Problem; Challenge

Full Text:

PDF

References

Asy’ari, Hasyim dan August Mellaz. (2014). Cara Penghitungan Perolehan Suara Menjadi Kursi DPR dan DPRD Pemilu 2014. Jakarta: Indonesian Parliamentary Center (IPC).

Ayomi Amindoni, 2017, Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang UU Pemilu, http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40678216 diakes pada tanggal 14 Oktober 2017.

Bawaslu. (2017). Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

Happy Ramadany, Ketua DPP Perindo: UU Pemilu Timbulkan 5 Kerugian Konstitusional, https://nasional.sindonews.com/read/1239076/12/ketua-dpp-perindo-uu-pemilu-timbulkan-5-kerugian-konstitusional-1505243658 diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

Hukumonline.com, Parliamentary Threshold untuk Menciptakan Multipartai Sederhana, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21096/iparliamentary-thresholdi-untuk-menciptakan-multipartai-sederhana-- diakses pada tanggal 24 September 2018.

Ihsanuddin, KPU Tetapkan Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi sebagai Capres-Cawapres, https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/17022411/kpu-tetapkan-jokowi-maruf-dan-prabowo-sandi-sebagai-capres-cawapres diakses pada tanggal 24 September 2018.

Indah Mutiara Kami, Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu, https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu diakses pada tanggal 9 Oktober 2017.

Karlina Sintia Dewi, KPU Tetapkan Jokowi dan Prabowo Capres Pilpres 2019, https://www.liputan6.com/pilpres/read/3648946/kpu-tetapkan-jokowi-dan-prabowo-capres-pilpres-2019 diakses pada tanggal 24 September 2018.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara, cetakan ketujuh. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.

Lalu Rahadian, Daerah Pemilihan di Pemilu 2019 Berpotensi Meningkat, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170609194756-32-220730/daerah-pemilihan-di-pemilu-2019-berpotensi-meningkat/ diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

Mahfud MD, Moh. (2009). Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 tertanggal 11 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018 tertanggal 26 April 2018.

Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182.

Reynolds, Andrew, dkk. (2016). Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA terjemahan dari Electoral System Design: The New International IDEA Handbook Tahun 2005. Stockholm: International IDEA.

Setiawan, UU Pemilu Disahkan, Adopsi Presidensial Treshold 20-25 Persen, https://nasional.tempo.co/read/893170/uu-pemilu-disahkan-adopsi-presidensial-threshold-20-25-persen diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

Sodikin. (2014). Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan sistem Presidential. Jurnal RechtVinding, Vol. 3 No. 1, April 2014. hlm. 19-31.