KRIMINALISASI PERBUATAN PENGAYAAN DIRI PEJABAT PUBLIK SECARA TIDAK WAJAR (ILLICIT ENRICHMENT) DALAM KONVENSI PBB ANTI KORUPSI 2003 (UNCAC) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (CRIMINALISATION OF THE UNEXPLAINED WEALTH BY PUBLIC OFFICIALS (ILLICIT ENRICHMENT) IN THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION 2003 (UNCAC) AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA)

Radita Ajie

Abstract

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006
tentang Pengesahan UNCAC 2003. Pasal 20 UNCAC mengatur tentang perolehan harta
kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (Illicit Enrichment) yang membolehkan dilakukanya
perampasan asset apabila pejabat negara tidak dapat menjelaskan penyebab kenaikan asetnya
tersebut terkait dengan penghasilannya yang sah. Pengaturan mengenai perampasan aset,
khususnya terhadap pejabat publik menjadi sangat penting karena adanya hubungan sangat
erat antara birokrasi dengan korupsi. Apabila birokrasi melakukan korupsi maka efek dan
akibat yang terjadi akan sangat merugikan, karena pejabat publik mempunyai akses yang
sangat luas terhadap kebijakan pemerintah. PBB melalui konvensi ini memberikan mandat
kepada setiap negara peratifikasi untuk menerapkan ketentuan 'pembuktian terbalik'.
(pembalikan beban pembuktian). Apabila pejabat yang bersangkutan tidak dapat
menyanggah atau membuktikan asal usul harta tersebut secara masuk akal serta memuaskan
maka pengadilan memutuskan menghukum pejabat tersebut dengan hukuman perampasan
asetnya tanpa pemidanaan (Non Conviction Base) melalui mekanisme pembalikan beban
pembuktian. Secara khusus, konsep Illicit Enrichment belum diterapkan di Indonesia, namun
Konsep Pembalikan Beban Pembuktian dan Perampasan asset hasil tindak pidana korupsi
dalam peraturan perundang-undangan sudah diterapkan dalam berbagai undang-undang.

Keywords

harta kekayaan pejabat publik; perampasan asset; tindak pidana korupsi; pembuktian terbalik

Full Text:

PDF

References

J.M.van Bemmelen, Hukum Pidana I.Hukum Pidana Material Bagian Umum.

Diterjemahkan oleh Hasnan,Binacipta,Bandung 1987 hlm 98.

Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP,Pradya Paramita, Jakarta 1990

hlm 11.

Robert Klitgaard, “International Cooperation Against Corruption”, Finance &

Development, March 1998, hlm 4.

Romli atmasasmita, sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek

Internasional,Bandung,Mandar Maju,2004

Ramelan, Hukum Acara Pidana. Teori dan Implementasi.Sumber Ilmu Jaya, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan

Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 218.

Makalah

Kimberly Prost, “Internacional cooperation under the United Nations Convention

against Corruption”, paper presented at the 4th Master Training Seminar of the

ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur,

Malaysia, 28-30 March 2006, dalam Denying Dafe Haven to the Corrupt and the

Proceeds of Corruption, (Manila: ADB, 2006), hlm. 6.

Robert Klitgaard, “Three Levels of Fighting Corruption”, Paper Presented at the

Carter Center Conference Transparency for Growth in the Americas, May 3, 1999.

Suhariyono AR Makalah RUU Perampasan Aset disampaikan dalam Forum Group

Discussion Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana di

Hotel Harris Sentul 18 Juni 2015

Jurnal

Stolen Asset Recovery,Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa

Pemidanaan (Non Conviction Based) Theodore S Greenberg,The world Bank 2009

World Bank, Combating Corruption in Indonesia, Enhancing Accountability for

Development, East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit,

October 20, 2003, hlm. xiii.

Sumber Elektronik

Romli Atmassasmita, “Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi”, lihat

http://legalitas.org/?q=content/pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi

http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn

www.usdoj.gov/jmd/afp/07federalforfeiture/index.htm