MEMOTONG WARISAN BIROKRASI MASA LALU, MENCIPTAKAN DEMARKASI BEBAS KORUPSI (DEDUCTING BUREAUCRACY LEGACY OF THE PAST, CREATING A FREE CORRUPTION DEMARCATION)

Wahyudi Djafar

Abstract

Meskipun penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi terus
digencarkan, bahkan melalui upaya luar biasa sekalipun—pembentukan KPK
dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun sepertinya kerja pemberantasan
korupsi masih harus melalui jalan panjang, mengingat begitu sistemik dan
meluasnya praktik korupsi di negeri ini. Satu hal yang ditengarai menjadi sumber
betapa sistemik dan berjejaringnya praktik korupsi di Indonesia, ialah warisan
birokrasi masa lalu, yang lebih mengedepankan pada pendekatan relasi
patrimonialistik. Melalui relasi ini, para birokrat—pejabat negara, pegawai
pemerintah, kaum pengusaha, dan aparat penegak hukum, bertemu membentuk
jejaring korupsi, yang memberi untung bagi mereka, dalam sebuah hubungan
patron dan klien. Untuk itu, selain pembentukan sejumlah peraturan
perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum bagi gerak
pemberantasan korupsi, dan tentunya disertai dengan langkah nyata penegakan
hukum, juga harus dibarengi dengan perubahan paradigma para penyelenggara
dan aparat negara. Selain di level teknis reformasi birokrasi, model sistem
birokrasi patrimonialistik yang selama ini mengakar, mesti diubah menjadi
suatu konsep birokrasi rasional, yang memberikan dukungan sepenuhnya bagi
penyelenggaraan sebuah pemerintahan modern. Harus diciptakan demarkasi,
yang memberikan batasan tegas antara birokrasi patrimonialistik masa lalu
yang korup, dengan birokrasi rasional yang bebas korupsi.

Keywords

korupsi; birokrasi; patrimonial; paradigma; rasional

Full Text:

PDF

References

Aditjondro, G.J. 2002. Tarik Tambang Wacana ‘Korupsi’: Bidan

Neoliberalisme atau Ujung Tombak Demokratisasi? Jurnal Wacana

Edisi 14 Tahun III 2002. Yogyakarta: INSIST Press.

—————. 2002. Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu

Kerangka Analisis yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti Korupsi Indonesia. Jurnal Wacana Edisi 14 Tahun III 2002. Yogyakarta:

Insisit Press.

Alatas, Syed Hussein. 1987. Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi. Jakarta:

LP3ES.

—————. 1982. Sosiologi Korupsi. Jakarta: LP3ES.

Albrow, Martin. 2005. Birokrasi (terj). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Basyaib, Hamir Et. All. (ed.). 2002. Mencuri Uang Rakyat. Buku 2 : Pesta

Tentara, Hakim, Bankir & Pegawai Negeri, Aksara Fondation,

Jakarta.

—————. 2002. Mencuri Uang Rakyat. Buku 3 : Bantuan Asing, Swasta,

BUMN. Jakarta: Aksara Fondation.

C. Scott, James. 1993. Perlawanan Kaum Tani. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia.

Djafar, Wahyudi, Menyelamatkan Pengadilan Tipikor: Beberapa Pilihan

Skenario Pengaturan, Jurnal Pantharei, Konsorsium Reformasi

Hukum Nasional (KRHN,) Volume 1, No. 4, Juni 2009.

Hadiz, Vedi R dan Daniel Dhakidae. 2006. Ilmu Sosial dan Kekuasaan di

Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing.

Hadiz, Vedi R. Reorganizing Political Power in Indonesia: a Reconsideration of

so-called ‘Democratic Transitions’, dalam The Pacific Review, Vol.

No. 4, 2003, (London: Routledge).

Korupsi Sudah Menjadi Kebiasaan: Birokrasi Patrimonial Sumber

Masalah, Kompas, 21 November 2006

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Kuntjoro Jakti, Dorojatun. Birokrasi di Dunia Ketiga: Alat Rakyat, Alat

Penguasa, atau Penguasa. Jurnal Prisma No.10 Tahun IX Oktober

Lev, Daniel S. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan

Perubahan. Jakarta: LP3ES.

Lubis, Mochtar dan James C. Scott (Pen.), 1977. Etika Pegawai Negeri.

Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Mac Iver, R.M. 1977. Negara Modern (terj). Jakarta: Aksara Baru.

Marx, Karl. 1999. Manifesto Komunis 1848. Jakarta: Yayasan Bintang

Merah.

Muhaimin, Yahya. Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia. Jurnal Prisma

No.10 Tahun IX Oktober 1980.

Robison, Richard and Vedi R. Hadiz. 2004. Reorganizing Power in Indonesia:

The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: Routledge.

Semma, Mansyur. 2008. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas

Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia.

Sutherland, Heathert. 1983. Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi. Jakarta:

Sinar Harapan.

Winters, Jeffrey A. Not Democracy but Rule of Law is Indonesia’s Central

Problem, Makalah dalam diskusi Perkumpulan Perhimpunan

Demokrasi (P2D), Jakarta, 3 Juni 2011, tidak diterbitkan.