PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI: TINDAK PIDANA BIASA PENANGANANNYA LUAR BIASA (CORRUPTION COURT: COMMON CRIME WITH EXTRAORDINARY REDUCTION)

Mudzakkir .

Abstract

Kebijakan legislasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah
dilakukan sebagai bagian dari reformasi yang hendak memberantas korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN), namun demikian, pilihan kebijakan legislasi yang
ditempuh dilihat secara yuridis formal telah menunjukkan sikap ‘greget’ anti
korupsi, tetapi secara yuridis materiil justru sebaliknya memuat ketentuan
yang dapat memperlemah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Perlemahan tersebut dapat dilihat dari serangkaian kebijakan legislasi yang
kemudian berujung pada terbitnya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, pengganti Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi sebelumnya, merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, telah
membawa perubahan terhadap beberapa hal terhadap tindak pidana korupsi
dan pengadilan tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi sebagai
tindak pidana biasa (umum) dan, oleh sebab itu, penanganan tindak pidana
korupsi dilakukan melalui prosedur biasa/normal. Tidak lagi ada Pengadilan
Tipikor yang khusus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana
korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Berdasarkan asas kompetensi
relatif pengadilan, KPK sekarang mengajukan perkara tindak pidana korupsi
ke pengadilan di tempat mana tindak pidana terjadi (locus delicti). Penanganan
tindak pidana biasa melalui prosedur luar biasa dan diadili melalui pengadilan
yang khusus berpotensi melanggar hak-hak hukum tersangka. Politik hukum
pidana dan politik pemidanaan tindak pidana korupsi perlu ditinjau kembali
agar dibedakan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi (eksekutif) dan
penegakan hukum terhadap tindak pidana (yudikatif), karena keduanya berada
dalam wilayah pengaturan yang berbeda. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) sebaiknya hanya diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang termasuk luar biasa saja,
diajukan ke pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang luar biasa dengan tetap harus
menghormati hak-hak hukum tersangka, karena hal ini menjadi kewajiban
konstitusional bagi aparat penegak hukum manapun pada semua tingkatan.

Keywords

tindak pidana korupsi; Komisi Pemberantasan Korupsi; pengadilan khusus tindak pidana korupsi; hukum pidana khusus; kejahatan luar biasa; pengadilan khusus; dan hak hukum tersangka/terdakwa

Full Text:

PDF