MEKANISME PENINDAKAN TERHADAP ANGGOTA DPR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (REPRESSON MECHANISM AGAINST PARLIAMENT MEMBERS WHO ENGAGE IN CORRUPTION)

T. Gayus Lumbuun

Abstract

Pengkajian mengenai mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR yang
melakukan tindak pidana korupsi dipandang perlu didasarkan pada beberapa
pertimbangan, yaitu pertama bahwa lembaga DPR RI saat ini berada pada posisi
tertinggi dalam daftar kasus korupsi. Kedua, upaya pemberantasan korupsi
merupakan komitmen bersama yang harus menjadi prioritas. Hasil kajian ini
menunjukkan bahwa keterlibatan Anggota DPR RI dalam tindak pidana korupsi
karena secara normatif terjadi perluasan subyek pelaku tindak pidana korupsi
termasuk Anggota DPR sebagai penyelenggara negara, serta penekanan pada
tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil dan tidak perlu adanya
kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang nyata. Mekanisme
perijinan sebagai bagian dari penindakan terhadap Anggota DPR RI untuk kasus
tindak pidana korupsi tidaklah mutlak. Mekanisme perijinan ini penting untuk
melindungi hak-hak dan kepentingan Anggota DPR. Kajian ini sampai pada
saran agar rumusan mengenai tindakan terhadap Anggota DPR RI dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
(MD3) dan Peraturan Tata Tertib perlu lebih lengkap dan rinci.

Keywords

penindakan; tindak pidana korupsi; anggota DPR RI

Full Text:

PDF

References

Hamzah, Andi, (2007). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana

Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Praktek

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

————— Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043.

————— Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/

I/2009-2010 tentang Tata Tertib.

————— Sekretariat Jenderal, 2008. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

tanpa nomor (DIM Cluster DPR). RUU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Jakarta.

Lumbuun, T Gayus, 2011. Pemberantasan Korupsi Dari Aspek Kebijakan,

Kelembagaan, Perundang-Undangan Dan Integritas Penegak Hukum,

Makalah Diskusi Diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis

ke-50 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,

Kamis, 16 Desember 2010.

Wiyono, R. 2008. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet/Online:

Baharudin KS. “Prosedur Pemeriksaan/Penyidikan Tindak Pidana

Terhadap Pejabat Negara”. http:www.pusdikreskrim.polri.

go.id.indeks.php. (Diakses 4 Mei 2011).

Jasin M. 2011. “Hasil Survei Kemitraan, Peringkat Korupsi DPR RI”

http:www.mediaindonesia.com/read/2011/04/21/219717/284/1/

-hasil-survey-kemitraan-sebutkan–DPR-lembaga-terkorup atau

http:www.koruptorindonesia.com/2011/02/DPR-peringkat-pertamakorupsi, Sabtu, 26 Februari 2011. (Diakses tanggal 4 Mei 20110).

Syarif Laode, 2011. “Hasil Survei Kemitraan, Peringkat Korupsi DPR RI”.

http:www.mediaindonesia.com/read/2011/04/21/219717/284/1/

-hasil-survey-kemitraan-sebutkan-DPR-lembaga-terkorup atau

http:www.koruptorindonesia.com/2011/02/DPR-peringkat-pertamakorupsi, Sabtu, 26 Februari 2011. (Diakses tanggal 4 Mei 2011).

Widoyoko Danang, 2011. “Hasil Survei Kemitraan, Peringkat Korupsi DPR

RI”. http:www.mediaindonesia.com/read/2011/04/21/219717/

/1/-hasil-survey-kemitraan-sebutkan-DPR-lembaga-terkorup atau

http:www.koruptorindonesia.com/2011/02/DPR-peringkat-pertamakorupsi, Sabtu, 26 Februari 2011. (Diakses tanggal 4 Mei 2011).