DINAMIKA HUKUM PERIKANAN INDONESIA

Fransiska Adelina Sinaga

Abstract

Terdapat tiga permasalahan hukum krusial di bidang hukum perikanan yaitu terdapatnya ketentuan Permen Agraria Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan hak pakai bagi warga negara asing terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang merupakan celah bagi negara-negara asing untuk memiliki pulau-pulau tersebut dengan menggugat pulau tersebut ke Mahkamah Internasional untuk dapat disahkan sebagai bagian dari negara asing seperti yang terjadi pada Pulau Sipadan dan Ligitan. Kemudian permasalahan illegal fishing di laut Indonesia disebabkan oleh belum jelasnya batas laut antara Indonesia dengan negara-negara tetangga sehingga masing-masing pihak mengklaim bahwa perairan tersebut adalah milik mereka. Selanjutnya Indonesia masih belum mampu menghentikan penyelundupan ikan termasuk benih lobster ke luar negeri sehingga merugikan pendapatan negara. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut maka seharusnya pemerintah tidak memberikan izin kepada warga negara asing untuk menyewa pulau-pulau kecil terluar Indonesia sehingga menutup peluang negara-negara asing untuk menggugat pulau-pulau tersebut ke Mahkamah Internasional menjadi milik negara asing sebagaimana amanat UU  No. 27 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2014, dan  UU No. 32 Tahun 2014. Selanjutnya pemerintah harus segera menuntaskan seluruh batas laut Indonesia dengan negara-negara tetangga sehingga semua pemangku kepentingan di laut Indonesia mengetahui batas-batas laut yang menjadi hak bangsa Indonesia. Kemudian pemerintah harus segera memperbaiki peraturan perundang-undangan yang memutus setiap mata rantai penyelundupan dari berbagai jalur serta memuat ketentuan pidana dan denda yang besar sehingga menimbulkan efek jera dan menyusun peraturan perundang-undangan yang menggairahkan dunia produk perikanan sehingga menguntungkan semua pihak.

Keywords

Pulau Terluar; illegal fishing; penyelundupan ikan

Full Text:

PDF

References

Hardiyanti Ridwan,Thesis Pengaruh Modal dan Luas Lahan Terhadap Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut Glacilaria SP di Kelurahan Simataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Pendidikan IPS Kekhususan Pendidikan Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, 2017

Bamsoet Desak Pemerintah Perketat Izin Pengelolaan Pulau Oleh Asing, 16 Maret 2018,

Jatmika H Ku, Atasi Kendala Modal, KKP Permudah Akses Bagi Nelayan, (10 Desember 2017), < https://www.cendananews.com/2017/12/atasi-kendala-modal-kkp-beri-akses-bagi-nelayan.html>

David Setia Maradong, SE, Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia, (4 Maret 2016), < http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>

Husni Mangga Barani, Pemikiran Percepatan Pembangunan Perikanan Tangkap Melalui Gerakan Nasional (27 Mei 2009),

Konflik Perikanan Antara Asing dengan Nelayan Lokal, JAKARTA, KOMPAS.com

Elisa Valenta Sari, Indonesia Merugi US$ 25 miliar Akibat Pencurian Ikan, (16 Desember 2015), < https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151215200702-78-98478/indonesia-merugi-us--25-miliar-akibat-pencurian-ikan>

Kapal Asing Akan Dilarang Selamanya Tangkap Ikan Di Wilayah RI, (15 Oktober 2015), http://news.kkp.go.id/index.php/kapal-asing-akan-dilarang-selamanya-tangkap-ikan-di-wilayah-ri/

Dikdo Maruto, Kapal Asing Akan Dilarang Selamanya Tangkap Ikan di Wilayah RI, (14 Oktober 2015), < http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/10/14/346032/kapal-asing-akan-dilarang-selamanya-tangkap-ikan-di-wilayah-ri>

Fathiyah Wardah, Susi: Kapal Asing Akan Dilarang Menangkap Ikan Di Indonesia, (14 Oktober 2015)

Badan Informasi Geospasial, Batas Maritim Dengan 10 Negara Tetangga Belum Tuntas, < http://www.big.go.id/berita-surta/show/batas-maritim-dengan-10-negara-tetangga-belum-tuntas>

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia, Nelayan Akui Ada Penyelundupan Ikan ke Luar Negeri, 26/02/2015,

M Ambari, Bisnis Penyelundupan Benur Sulit Dihentikan Negara. Kenapa?, Jakarta, (28 May 2018),

Septian Deny, KKP dan Polri Gagalkan 57 Kali Penyelundupan Terumbu Karang, (09 Okt 2017), https://www.liputan6.com/bisnis/read/3122265/kkp-dan-polri-gagalkan-57-kali-penyelundupan-terumbu-karang

Ashadi Iksan, Menteri Susi Gagalkan Penyelundupan Ikan Rp509,69 Miliar, (18 Oktober 2017)