KAJIAN HUKUM PENERBITANDAN PENYELESAIAN SENGKETAOBLIGASI DAERAH

Cita Yustisia Serfiyani, Iswi -- Hariyani

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek hukum penerbitan dan penyelesaian sengketa Obligasi Daerah. Rumusan masalah meliputi tiga hal yaitu: apa bentuk perlindungan hukum penerbitan Obligasi Daerah, apa bentuk perlindungan konsumen bagi investor pembeli Obligasi Daerah, dan apa bentuk penyelesaian Obligasi Daerah yang macet sesuai koridor hukum.Penelitian normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan penerbitan Obligasi Daerahsaat ini diatur dalam tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Investor pembeli Obligasi Daerah dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya. Obligasi Daerah yang macet dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa harus lebih diutamakan.

Keywords

obligasi daerah; perlindungan konsumen; penyelesaian sengketa

Full Text:

PDF

References

DAFTAR BACAAN

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 2/ PBI/ 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-01/ D.07/ 2016 Tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengesahan Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah

Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Buku Teks

Aria Suyudi, 2004, Kepailitan di Negeri Pailit : Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia, Cetakan ke- 2, Pusat Kajian Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, R Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani, 2017, Capital Market -Top Secret : Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia, Penerbit Andi, Yogyakarta

Iswi Hariyani, 2018, Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet, Penerbit CV. Give Me ColoursSurabaya dan Penerbit Andi Yogyakarta.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R Serfianto Dibyo Purnomo, 2018, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Iswi Hariyani, 2018, Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang, Penerbit CV Give Me Colours (GMC), Surabaya.

M. Khoidin, 2017,Hukum Arbitrase Bidang Perdata - Eksistensi, Pengaturan dan Praktik, Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,2016, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2001, Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani, 2013, Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, Pasar Komoditi : Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi, Penerbit Jogja Bangkit Publisher (GalangPress Group), Yogyakarta

Artikel dan Jurnal Ilmiah

Adel Chandra, 2014, “Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008”, Jurnal Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Jakarta, Edisi September 2014.

Deden Mulyana, 2010, “Penerbitan Obligasi Daerah Suatu Momentum Menuju Kemandirian Keuangan daerah”, Financial Management Corner, 21 April 2010, www.deden08m.com.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2017, “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis PM-Tekfin”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 14, Nomor 3, September 2017, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

S. Abernethy, “Building Large-Scale Online Dispute Resolution and Trustmark Systems”, Proceeding of the UNECE Forum on ODR 2003, www.odr.info dan Wikipedia.org