CHECKS AND BALANCES DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DENGAN SISTEM BIKAMERAL DI 5 (LIMA) NEGARA KESATUAN

Rosyid Al Atok

Abstract

Dalam negara hukum (rechtsstaat) modern, fungsi peraturan perundang-undangan bukan hanya memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Namun lebih dari itu, undang-undang adalah salah satu instrumen untuk megatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Mengingat penting dan strategisnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang yang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, sampai penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip checks and balances antar lembaga negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Tulisan ini mengkaji proses checks and balances dalam pembentukan undang-undang yang terdapat di 5 (lima) negara kesatuan yang menganut sistem bikameral, baik yang menggunakan sistem Strong Bicameralism maupun Medium Strength Bicameralism. Kelima negara tersebut adalah  Indonesia, Perancis, dan Algeria, yang menggunakan Medium Strength Bicameralism serta Kolombia, dan Kongo yang menggunakan sistem Strong Bicameralism.

Keywords

negara hukum; checks and balances; sistem bikameral.

Full Text:

PDF

References

Asshiddiqie, Jimly et. al., ed., 2005. Kompilasi Konstiusi Sedunia Jilid I. Jakarta: Setjend dan Kepaniteraan MK RI.

Constitution of Colombia. http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/colombia. html, dikunjungi 15 Maret 2011.

Constitution of France Republic (http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/), dikunjungi 17 Maret 2011.

Fatmawati. 2010. Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral, Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara. Jakarta: UI Press.

Hardjon, Philipus M.,1994. “Ide Dasar Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Makalah.

Huda, Ni'matul. 2007. Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi. Yogyakarta: UII Press.

Latief, Abdul. 20005. Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah.Yogyakarta: UII Press, 2005.

Lijphart, Arend. 1999. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven and London: Yale Universitry Press.

Manan, Bagir. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Cetakan Keenam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Republik Indonesia,1999. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Republik Indonesia. 2000. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Republik Indonesia. 2001. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Republik Indonesia. 2002. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.

Saefuddin, 2009. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yogyakarta: FH UII Press.

Sunny, Ismail. 1982. Pembagian Kekuasaan Negara. Cetakan Ketiga Jakarta: Aksara Baru.