EVALUASI KEBIJAKAN PERUBAHAN PENYEBUTAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Rio Admiral Parikesit

Abstract

Pada tanggal 8 Desember 2017, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI mengirimkan Surat dengan Nomor: PPE.PP.05.01-1398 kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia perihal perubahan penyebutan “Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia” menjadi “Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia”. Perubahan penyebutan jenis peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan permasalahan di lingkup Arsip Nasional Republik Indonesia, karena berdasarkan pendelegasian kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan secara tegas memerintahkan pembentukan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Penelitian dalam karya tulis ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui studi pustaka. Hasil analisa menunjukkan setiap organ atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan tindakan administrasi harus memenuhi asas legalitas/keabsahan (legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur)yang mencakup tiga aspek yaitu wewenang, prosedur dan substansi. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.  

Keywords

peraturan perundang-undangan; arsip nasional republik indonesia; peraturan kepala; wewenang

Full Text:

PDF

References

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. Ilmu Perundang-undangan: Dasar dan Pembentukannya, Jakarta: Kanisius.

Kelsen, Hans.1945. General Theory of Law and State. New York. Russell and Russell.

Nawiasky, Hans. 1948. Allgemeine Rechtslehre als System lichen Grundbegriffe Einsiedenln. Zurich.Koln.Benziger.

Kusnardu, Moh & Harmaily Ibrahim.1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.

J.G. Brouwer dan Schilder.1998. A Survey of Dutch Administrative Law. Nijmegen: Ars Aeguilibri.

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt.1997. Hoofdstukken van Administratief Recht.

Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara.Jakarta: Rajawali Pers.

Pengertian, Atribusi, Delegasi dan Mandat. (online),

(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5816ab6ea74a7/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat, diakses pada tanggal 21 Januari 2018).

Indroharto.2005. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Tunggal Mandiri.

Hukum Positif “Mengikat Secara Umum atau Khusus”. (online),

(http://hukumpositifdezan.blogspot.co.id/2014/11/hukum-positif-mengikat-secara-umum-atau.html, diakses pada tanggal 17 Januari 2018).

Satria Colins, Josua, Atribusi Kewenangan dan Delegasi Kewenangan Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. (online),

(http://www.calonsh.com/2016/10/29/atribusi-kewenangan-dan-delegasi-kewenangan-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan, diakses pada tanggal 16 Januari 2018).

Lembaga-lembaga Negara di Indonesia. (online),

(http://po-box2000.blogspot.co.id/2010/11/lembaga-lembaga-negara-di-indonesia.html, diakses pada tanggal 17 Januari 2018).

Perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-undangan. (online), (http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan, diakses pada tanggal 17 Januari 2018).

Kewenangan Pejabat Administrasi di Indonesia. (online), (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20230-kewenangan-pejabat-adminstrasi-di-indonesia, diakses pada tanggal 18 Januari 2018).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana). (online),

(http://www.saplaw.top/tag/administrasi-pemerintahan/, diakses pada tanggal 18 Januari 2018).

Republik Indonesia, Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia.2004.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389. Dicabut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia.2009.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.

Republik Indonesia.2011.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia.2012. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286.

Republik Indonesia.2014. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik lndonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia, Berita Negara Republik lndonesia dan Tambahan Berita Negara Republik lndonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253.

Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 8 Desember 20178 Nomor: PPE.PP.05.01-1398 perihal Penjelasan terhadap Pengundangan Peraturan ANRI.

A. Hamid S. Attamimi, Makalah Dalam Seminar/Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, tanggal 19-20 Oktober 1988.